Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang saat memberikan sambutan kegiatan penandatangan nota kesapahaman dengan seluruh kepala daerah Sumbar di Padang, Kamis (18/7/2019). (Foto: Wahyu)


Nasional

KPK Kaji Skenario Bantu Parpol Dibiayai Negara

PADANG (SumbarFokus)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sedang berupaya menyusun dan mengkaji skenario terkait partai politik (parpol). Salah satunya untuk membantu parpol agar bisa dibiayai oleh negara.

Tujuannya, untuk membangun parpol yang lebih berintegritas dan cerdas dalam memilih sosok pemimpin. Selain itu, juga dimaksudkan agar kajian parpol bisa lebih fokus untuk menanamkan nilai peradaban dan demokrasi di tubuh politik Indonesia ke depan.

“Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand juga ikut membantuk di Surbaya kemarin, yakni diskusi skenario membantu parpol,” kata Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang usai penandatangan nota kesapahaman dengan seluruh kepala daerah Sumbar di Padang, Kamis (18/7/2019).


Menurutnya, parpol merupakan harapan bangsa yang menawarkan pemimpin bagi Indonesia. Dengan alasan itu pula parpol semestinya dijaga dan dirawat, agar bisa fokus menyiapkan sosok pemimpin yang cerdas dalam keberadaban.

“Makanya kita masih mengkaji, parpol itu dibiayai oleh negara dapat apa dan berapa, karena di negara lain parpol dibiayai negara. Misalnya, bisa dengan hitungan jumlah pemilih, atau kadernya,” ungkap Saut.

Apabila kebutuhan biaya parpol semuanya ditanggung oleh negara, ia memperkirakan akan bisa menimalisir terjadinya korupsi di tubuh kepala daerah. Dengan hal ini, juga akan bisa menaikkan indeks anti korupsi di tanah air.

“Uang negara ini besar, jadi parpol harus dibina untuk bisa berubah. Dari skala 1-100, parpol, elektoral ditambah lainnya indeks anti korupsi baru 38, minimal kita harus bisa sedikit di bawah Jepang,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mencurahkan isi hati bahwa seharusnya semua akomodasi dan segala urusan parpol dibiayai oleh negara. Ini dengan tujuan agar ketika menjabat, kepala daerah tidak lagi sibuk memikirkan biaya parpol.

“Tadi sudah ditanggapi oleh Kepala KPK, bahkan mereka sudah mengajukan undang-undangnya, dengan melibatkan Pusako Unand juga,” kata Irwan saat ditemui. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018