Ketum MUI Sumbar Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa. (Foto: Ist.)


Pendidikan

Ketum MUI Sumbar Sebut SKB 3 Menteri Soal Pakaian Siswa Mengarah ke Sekularisme Pendidikan

PADANG (SumbarFokus)

Rabu (3/2/2021), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Terkait ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa menyampaikan pernyataan tegas bahwa hal tersebut mengarah ke sekulerisasi pendidikan.

“Mereka minta cabut seluruh aturan yang mewajibkan. Ini sekulerisasi pendidikan. Mereka ingin memasukkan fitnah ke tengah anak-anak gadis muslim agar jangan menjadikan pakaian khas keagamaan, khususnya jilbab, sebagai suatu kewajiban,” sebut Gusrizal pada SumbarFokus.com, Kamis (4/2/2021).


Menurut Buya, sapaan akrab Ketum MUI Sumbar ini, kata memilih, tidak boleh mewajibkan, bahkan tidak boleh mengimbau merupakan kalimat-kalimat yang riskan dalam konteks ini jika dikaitkan denagn kearifan lokal di Sumatera Barat.

“Masyarakat Minangkabau yang kearifan lokal berdasarkan adaik basandi syara' - syara' basandi kitabullah, adaik bapaneh syara' balinduang - syara' mangato adaik mamakai,” tuturnya.

Dalam situasi ini, Buya juga mengingatkan bahwa mengatur cara berpakaian pelajar, terutama muslimah, di Ranah Minang merupakan tanggung jawab bersama, terutama para pendidik dan orangtua.

“Ingat, kehormatan para calon bundo kanduang adalah tanggung jawab laki-laki Minangkabau untuk menjaganya,” tegas dia.

Selain itu, Gusrizal juga menyorot bahwa SKB tiga menteri ini bertentangan setidaknya dengan lima pasal UUD 1945, yaitu Pasal 18b, 28e, 29, 31, dan 32; serta mengabaikan tujuan pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan Pemda

Kita Peduli!

Diketahui, keputusan bersama itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

“Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam serta atribut dengan kekhususan agama,” sebut Mendikbud Nadiem Makarim saat kesepakatan bersama itu diterbitkan Rabu kemarin.

Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah juga wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama itu ditetapkan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan itu, ada sanksi yang akan diberikan, yakni Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

MUI Pusat: Idealnya siswa gunakan seragam sesuai agama dan kepercayaan yang dianut

Sementara, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan idealnya siswa menggunakan seragam yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Disampaikan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/2/2021), sesuai dengan konstitusi, maka siswa perlu diwajibkan untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.

“Karena ingin membuat negara kita dan anak didik serta warga negara menjadi warga yang toleran dan religius, bukan orang yang sekuler,” sebutnya.

Oleh karena itu, dalam hal yang terkait dengan pakaian seragam sekolah para siswa tersebut masih berada dalam masa formatif atau pertumbuhan dan perkembangan, maka seharusnya para guru harus mampu membimbing dan mengarahkan untuk menjadi anak yang baik.

“Untuk itu negara atau dalam hal ini pihak sekolah, bukannya membebaskan muridnya yang belum dewasa tersebut untuk memilih apakah akan memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya, tapi negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing,” jelas dia.

Tujuan dari sistem pendidikan nasional yang dicanangkan yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai.

“Ini artinya kita sebagai warga bangsa yang berpedoman kepada UUD 1945 maka sesuai dengan isi dari pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, maka negara harus bisa menjadikan agama sebagai kaidah penuntun di dalam kehidupan. Termasuk dalam kehidupan di dunia pendidikan, untuk membuat anak-anak didik kita supaya menjadi orang yang beriman dan bertakwa maka negara harus mewajibkan dan menyuruh para muridnya untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing,” tegas dia. (003/002/001)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      agamasumbar