Ketua DPRD Dharmasraya Paryanto. (Foto: ANDIKA PUTRA)


Parlementaria

Ketua DPRD Dharmasraya Bicara Soal Vaksin

DHARMASRAYA (SumbarFokus)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), Paryanto menegaskan, mustahil jika pemerintah mau menganiaya warganya dalam upaya memerangi virus pandemi COVID-19.  Ketegasan itu ia sampaikan, Senin (25/1/2021), di Dharmasraya, sekaitan adanya keraguan dan keengganan sebagian masyarakat di daerah itu untuk divaksin dengan antivirus COVID-19 produksi negara China, Sinovac.

"Faktanya justru sebaliknya, pemerintah memberikan yang terbaik bagi keselamatan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan memberikan vaksinasi serta penerapan standar protokol kesehatan yang ketat dan terukur serta dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat harus cerdas dalam menyaring informasi dan jangan mudah mengambil kesimpulan serta berpartisipasi dalam menyebarkan konten yang benar pada orang-orang terdekat yang berasal dari sumber-sumber terpercaya.


Terkait kegiatan vaksinasi, ia menjelaskan sudah ada urutan penerima vaksin dan salah satunya adalah tenaga kesehatan sebagai sasaran pertama.

"Yang jelas tidak semua masyarakat mendapatkan vaksinasi pada tahap awal dan juga ada batas umur serta kategori tertentu bagi seseorang yang akan disuntik vaksin COVID-19," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat tetap menjaga diri dan tidak lengah selama masa pandemi Covid-19, dan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman.

"Saat ini pemerintah terus bekerja keras mempersiapkan program vaksinasi antivirus COVID-19 karena dinilai upaya itu bisa lebih efektif melindungi masyarakat saat vaksinasi dilakukan pada kondisi yang lebih terkendali dengan laju penularan yang rendah," katanya.

Ia mengungkapkan, baru-baru ini pihaknya bersama Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kepala SKPD, Forkopimda, Sekda, dan segenap anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Dharmasraya melakukan rapat evaluasi penanganan dan membahas rencana penanganan pandemi pada 2021.

"Hingga saat ini kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah sementara pendemi belum berakhir. Hal ini menjadi cacatan penting bagi pemerintah pada 2021," terangnya.

Kita Peduli!

Ia juga menegaskan, memerangi virus COVID-19 merupakan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

"Salah satunya mematuhi protokol kesehatan dan mendukung setiap program pemerintah, termasuk vaksinasi. Saya siap untuk divaksin," pungkasnya. (015)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      dharmas-raya