Gedung MPR/DPR. (Foto: Ist.)


Nasional

Ketua DPR Sebut Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Sebagai Kemunduran Demokrasi

JAKARTA (SumbarFokus) 

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas namun jangan sampai melebar apalagi hingga mengatur terkait penambahan masa jabatan Presiden.

"Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya, fraksi-fraksi di MPR harus konsisten. Jangan melebar kemana-mana," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/12).

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amendemen UUD 1945 bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.


Puan mengatakan sejak awal dirinya menyatakan bahwa wacana penambahan periode jabatan Presiden menjadi tiga periode merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Karena itu dia menilai harus tertib dan konsisten saja pada niat awal amendemen yaitu membahas soal GBHN.

Puan Maharani yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan mengakui bahwa partainya melalui Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI menjadi pelopor usulan amendemen terbatas UUD 1945.

"Kami tegaskan lagi, hanya amendemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara," ujarnya.

Menurut Puan, haluan negara diperlukan sebagai cetak biru atau "blue print" pembangunan nasional jangka panjang.

“Memang sudah ada Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) namun itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa,” tukas Puan Maharani.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya belum pernah membicarakan terkait wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode yang kini menjadi polemik di masyarakat.

Dia mengaku kaget karena wacana tersebut muncul di media padahal DPR belum pernah mengagendakan pembahasan terkait persoalan tersebut.

"Dari DPR belum ada pembahasan soal itu, justru saya sebagai pimpinan DPR kaget dengan wacana yang tiba-tiba muncul di media," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Aziz yang merupakan politisi Partai Golkar itu mengatakan dirinya membaca di media sosial terkait amendemen terbatas UUD 1945 namun tidak menyangkut periodisasi Presiden.

Menurut dia, Golkar tidak ada rencana membicarakan terkait isu dua atau tiga periodisasi Presiden. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja," kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (1/12/2019).

Wakil Ketua MPR RI dari PPP Arsul Sani mengungkapkan perihal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem, salah satu partai pendukung Presiden Joko Widodo. (001)
 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018