Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang, Sumbar. (Foto: YEYEN)


Pendidikan

Kepsek SMKN 2 Padang: Kami Tidak Ada Memaksa Anak Memakai Jilbab

PADANG (SumbarFokus)

Terkait kabar viral yang menyebutkan pihaknya melakukan pemaksaan pemakaian jilbab kepada seorang siswa didik yang notabene nonmuslim, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang Rusmadi menegaskan bahwa hal itu tidak benar.

“Kami SMKN 2 Padang tidak ada memaksa anak memakai jilbab. ... Tidak ada komen dari kawan-kawan kami yang indikasinya pemaksaan memakai jilbab. Yang ada hanya untuk keseragaman berpakaian di sekolah. Itupun kalau mau. Kalau tidak, tidak dipaksakan,” sebut Rusmadi pada SumbarFokus.com, Minggu (24/1/2021).

Tegas Rusmadi menyebutkan bahwa sekolah itu sangat menghargai keberagaman keyakinan. Bahkan dirinya sempat mengatakan kepada para guru yang menyampaikan ada seorang siswa yang tidak seragam berpakaian, agar jangan ada yang mengusik siswa tersebut.


“Ini anak nonmuslim, jangan diawai (red-disentuh). Kalau dia mau berseragam bagus, kalau tidak jangan dipaksa. Ini kata saya pada kawan-kawan yang menghadap saya,” ujar Rusmadi.

Diketahui sebelumnya, viral baru-baru ini, muncul video adu argumen antara walimurid dengan pihak sekolah, yang kemudian diketahui SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengenai kewajiban bagi siswi yang bersangkutan untuk mengenakan jilbab, sedangkan si siswi tidak beragama Islam.

Dilihat SumbarFokus.com, Jumat (22/1/2021), video diunggah oleh akun Facebook Elianu Hia, yang mengatakan bahwa ia dipanggil pihak sekolah karena anaknya tidak mengenakan jilbab.

Lagi di sekolah smk negri 2 padang,,saya di panggil karna anak saya tdk pakai jilbab,,kita tunggu aja hasil akhirnya,,saya mohon di doakan ya, Demikian Elianu menulis status di akun media sosial, yang dilihat Jumat itu.

Diceritakan, kisah ini bermula saat sekolah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah sempat sekolah hanya melakukan pembelajaran secara daring. Para guru melihat ada siswa yang tidak seragam pakaiannya. Guru-guru yang bersangkutan kemudian berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada si siswa.

“Tapi siswa hanya menjawab Kalau saya tidak mau, bagaimana?” imbuh Rusmadi. 

Kita Peduli!

Guru BK kemudian mencoba meminta bantuan pada tiga orang kakak kelas yang juga berlatarbelakang nonmuslim. Ketiganya berusaha juga mengkomunikasikan pada siswa tersebut mengenai alasan kenapa dia enggan berpenampilan seragam.  Diakui, siswa yang bersangkutan tetap menjawab Kalau saya tidak mau, bagaimana?

Guru BK kemudian mencoba memberi saran pada si siswa agar siswa tersebut mencoba bertanya pada orangtua mengenai hal ini, siapa tahu orangtua yang bersangkutan bisa berkomunikasi dan memperbolehkan anaknya untuk berpenampilan sama dengan yang lain, dalam konteks keseragaman. Si siswa kemudian meminta pada guru BK untuk membolehkan orangtuanya hadir ke sekolah, terkait hal ini.

“Diperbolehkan oleh Ketua Jurusan. Esoknya datanglah orangtua yang bersangkutan. Terjadilah dialog di ruang Wakil, yang tidak diketahui oleh Kepala Sekolah. Jadi secara administratif, kita tidak ada memanggil orangtua siswa ini,” ujar Kepsek.

Kepala Sekolah menyayangkan, permasalahan ini tidak diselesaikan terlebih dahulu di sekolah, tapi langsung diviralkan. Perekaman sendiri dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin warga sekolah.

“Saya baru tahu kejadian itu esok harinya. Waka Sarana saya me-WA,” katanya.

Begitu mengetahui ada kejadian viral tersebut, Rusmadi langsung meminta saran kepada Kepala Dinas, dan ia diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Ia juga mengaku dirinya mendapat saran dari pihak Ombudsman untuk segera menelusuri kejadian itu.

Bahkan, ia juga langsung menghubungi seorang teman, akademisi yang berasal dari Nias, untuk meminta bantuan agar bisa dimediasi dengan orangtua yang bersangkutan, karena diketahui temannya tersebut bisa menghubungi si orangtua.

“Saya ingin bertemu dengan orangtua Jeni. Jika memang ada yang salah, saya minta maaf. Jika ada yang perlu diubah, kami akan ubah. Itu saya sampaikan pada teman saya itu. Diteleponlah oleh teman saya. Rupanya pernyataan yang bersangkutan bahwa masalah tersebut sudah berada di tangan lawyer-nya,” terang Rusmadi lagi.

Rusmadi kemudian mencoba mencari tahu siapa pengacara walimurid tersebut, nmun tidak ada informasi yang didapatkan. Dia juga mengaku telah berusaha untuk menjumpai orangtua yang bersangkutan, tapi hingga hari ini, Minggu (21/1/2021), sang walimurid masih belum bisa dijumpai.

Dikatakan, beberapa kali telah diagendakan pertemuan, bahkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, melalui Kabid, telah menelepon walimurid yang bersangkutan secara langsung untuk jadwal pertemuan.

“Dijanjikan terus, tapi tidak kunjung datang. Kemudian di hari Sabtu (23/1/2021), juga telah diagendakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi yang bersangkutan tidak juga datang. Waktu itu, ikut juga perwakilan dari tim Polresta Padang, Tim Kemenkumham, bahkan ada perwakilan Mabes Polri di sekolah. Beliau berjanji datang dengan pengacaranya. Tapi tidak kunjung hadir,” ungkapnya.

Ditekankan, pada dasarkan, pihak sekolah tidak akan memperpanjang persoalan. 

“Kami rencanakan ada pertemuan lagi besok. Semoga besok orangtua yang bersangkutan bisa hadir, sehingga permasalahan ini bisa jelas solusinya,” harap Rusmadi.

Kesepakatan terkait tata-tertib sekolah

Rusmadi mengemukakan, sedari awal siswa masuk sekolah, ada tata-tertib sekolah yang disepakati bersama dan disetujui secara sah yang dibuktikan dengan ditandatangani surat pernyataan bersegel oleh orangtua siswa dan siswa sendiri.  Beberapa poin di antaranya membahas mengenai aturan berpakaian di sekolah, yang menunjukkan bahwa siswa perempuan diminta untuk mengenakan kerudung untuk keseragaman.

Menurut Rusmadi, pihak sekolah bukan memaksakan kondisi ini, karena segala sesuatu bisa disampaikan kepada pihak sekolah dengan baik. Namun demikian, surat pernyataan menyetujui tata-tertib telah ditandatangani oleh yang bersangkutan, orangtua dan murid.

“Yang saya sayangkan, kenapa ini disebar tanpa jelas apa masalah dan solusinya. Saya sendiri belum mendengar langsung penjelasan dari orangtua. Kami tidak akan memaksakan kepada yang bersangkutan, apalagi jika terkait keyakinan,” sebut Rusmadi.

Tata-tertib sekolah dibuat oleh pihak SMKN 2 Padang, bukan aturan dari Dinas Pendidikan Sumbar. Aturan ini telah diketahui dan disetujui oleh walimurid sejak awal masuk sekolah, di bulan Juli 2020.

“Namun waktu awal sekolah, yang bersangkutan masih memakai seragam SMP-nya,” sebut Rusmadi.

Namun demikian, Rusmadi mengakui, pihaknya terbuka dengan segala masukan dan perubahan yang lebih baik. Jika ada yang kurang dalam aturan sekolah, tak sungkan pihaknya akan memperbaiki.

Dirinya berharap orangtua yang bersangkutan bisa hadir ke sekolah dan membicarakan permasalahan ini secara resmi dengan pihak sekolah.

“Semoga besok kita bisa berkumpul, membahas, dan mencari jalan yang terbaik agar suasana teduh kembali,” ujar Kepsek berharap. (003)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020