Kembali terpilih, Buya Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa menjabat Ketum MUI Sumbar periode 2021-2025. (Foto: Ist.)


Lain-lain

Kembali Pimpin MUI Sumbar, Buya Gusrizal Masih Sorot SKB 3 Menteri

PADANG (SumbarFokus)

Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa menegaskan bahwa dirinya tetap konsisten, setelah kembali diamanahkan memimpin MUI Sumbar, untuk terus menyuarakan penolakan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan pakaian sekolah.

“MUI Sumbar dan ormas Islam serta organisasi adat akan mengirim surat dan akan menggerakkan elemen masyarakat Minang dari setiap nagari untuk menolak SKB 3 Menteri itu,” sebut pria yang akrab dipanggil Buya itu pada SumbarFokus.com, baru-baru ini.

Diketahui, Buya Gusrizal sendiri kembali menjadi Ketum MUI Sumbar berdasarkan hasil Muda X MUI pada Jumat (12/2/2021) lalu. Penetapan Buya Gusrizal Gazahar dihasilkan secara mufakat oleh Tim Formatur Musyawarah Daerah dan MUI secara tertutup 13 tim formatur dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.


“Kami berharap doa serta keridhaan dalam memikul amanah yang sangat berat di masa mendatang, dalam posisi Ketum MUI Sumbar hingga 2025 nanti, demi tegaknya dinul Islam di Ranah Minang, dengan istiqomah menjalankan adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, adaik bapaneh syara’ balinduang, syara’ mangato, adaik mamakai,” tuturnya.

Dalam proyeksi mengemban amanah tersebut, Buya menekankan, pihaknya, terkait suara penolakan terhadap SKB 3 Menteri itu, akan komit untuk memperjuangkan, karena muatan SKB 3 Menteri soal pakaian sekolah itu dinilai rentan akan penerapan sekularisme di bidang pendidikan.

Diketahui sebelumnya, keputusan bersama itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

“Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam serta atribut dengan kekhususan agama,” sebut Mendikbud Nadiem Makarim saat kesepakatan bersama itu diterbitkan beberapa waktu lalu, tepatnya pada Rabu, 3 Februari 2021.

Kemudian, dalam ketetapan itu, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah juga wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama itu ditetapkan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan itu, ada sanksi yang akan diberikan, yakni Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya. (003/002)

Kita Peduli!

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      agamasumbar