Gubernur Sumbar Mahyeldi, (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Kecam Keras Rendang Babi, Mahyeldi: Tak Sesuai Falsafah Minangkabau!

PADANG (SumbarFokus)

Kabar viral adanya pedagang di Jakarta yang menjual rendang babi dengan mengatasnamakan masakan Padang mendapat reaksi keras dari Gubernur Sumbar Mahyeldi, pimpinan DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, dan Sekum LKAAM Sumbar, Jasman Dt. Bandaro Bendang.

Diketahui, menu tersebut berasal dari Restoran Babiambo yang berlokasi di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Menurut Gubernur Mahyeldi, hal itu sangat bertentangan dengan falsafah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).


“Harusnya ini tak boleh terjadi. Masakan Padang atau masakan Minang itu identik dengan makanan halal, sesuai dengan falsafah dan adatnya yang berlandaskan Islam dan ABS-SBK. Seluruh masakan pakai nama Padang itu adalah makanan halal. Itu sudah jelas,” tegas gubernur.

“Makanya harus dicek lagi, apakah ada izinnya, kenapa pakai nama Padang, apakah orang Padang atau tidak,” imbuhnya.

Gubernur Mayeldi mengaku sudah meminta Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) di Jakarta untuk melakukan pengecekan apakah restoran tersebut sudah mempunyai izin dari dinas atau Sudin Parekraf dan PTSP.

“Pada intinya tidak boleh lagi ada masakan Padang yang non-halal. Kita harus pastikan masakan Padang itu semuanya halal dan dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Ke depan, harus ada sertifikasi oleh IKM, mana yang asli Padang, mana yang bukan. Nanti ada stikernya,” tambah Mahyeldi.

Gubernur juga merespon keberadaan restoran tersebut yang ada di aplikasi layanan pesan antar. Ia menyebut, Restoran Babiambo itu sudah dihapus dari daftar restoran pada aplikasi layanan pesan antar makanan tersebut.

Mahyeldi menerangkan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal.


“Seiring dengan hal tersebut, Pemprov Sumbar telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan industri halal. Melalui perda itu, para pelaku usaha produk halal, khususnya pelaku di bidang kuliner baik usaha makanan dan minuman, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi melakukan sertifikasi halal,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib. Ia mengatakan, Sumbar identik dengan ke-Islaman masyarakatnya. Sehingga, kalau ada yang mengatakan restoran Padang ada babi, itu merupakan bentuk penghinaan kepada masyarakat Sumbar.

“Kita doakan restoran tersebut tidak bertahan lama dan tutup sendiri. Saya harap tidak ada pihak yang meniru restoran tersebut,” katanya.

Menurutnya, banyak pihak yang menyesalkan beredarnya rendang babi yang juga dijual di platform marketplace tersebut karena memakai unsur Minang.

Kecaman keras juga datang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar. Sekretaris Umum LKAAM Sumbar Jasman Dt. Bandaro Bendang menyampaikan, masakan Minangkabau ataupun masakan Padang sangat identik dengan makanan halal.

Dengan adanya peristiwa ini, Jasman khawatir minat konsumen untuk datang ke rumah makan Padang akan menurun. Oleh sebab itu, Jasman mendukung penuh apa yang disampaikan gubernur, agar pihak berwenang dan terkait bisa menyelesaikan persoalan ini.

“Saya sangat setuju sekali dan mendukung penuh dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur, agar ke depan hal ini tidak boleh terulang lagi. Harus ada izin yang jelas untuk rumah makan, khususnya rumah makan Padang yang identik dengan makanan halal. Sebab, jika dibiarkan akan berdampak pada berkurangnya minat orang untuk ke rumah makan Padang. Jangan nanti orang akan ragu-ragu makan di restoran Padang,” kata Jasman.

Ia menambahkan, Ketua Umum LKAAM Sumbar Fauzi Bahar Dt. Nan Sati juga menegaskan akan meminta pertanggungjawaban pemilik restoran tersebut secara hukum. (000/Sumbar)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021