Kabiro Humas kemendikbud Andre Erlangga Masdiana saat memberikan pemaparan pada awak media di Padang, Kamis (6/2/2020). (Foto : Miftahul Ilmi).


Pendidikan

Kampus Merdeka, Kebijakan Baru Nadiem Makarim untuk Kebebasan Mahasiswa

PADANG (SumbarFokus)

Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan terbaru guna memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan diluar Program Studi (prodi) hingga tiga semester. Kebijakan tersebut bertajuk Kampus Merdeka.

"Kampus merdeka ini bertujuan untuk terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi masing-masing. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan. Ini bagian dari terobosan kebijakan kemendikbud dibawah payung merdeka belajar," ungkap Kepala Biro (Kabiro) Humas Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Ade Erlangga Masdiana dalam ajang diskusi bersama media terkait kebijakan terbaru Kemendikbud, Kamis (6/2/2020), di sebuah kafe di Padang.

Ade Erlangga Masdiana memaparkan, dari kebijakan-kebijakan tersebut, mahasiswa dapat mengambil manfaat untuk memperoleh proses belajar yang lebih berkualitas.


"Sebenarnya ini merupakan revolusi kebebasan mahasiswa. Mereka adalah penerima manfaat utama dari inisiatif perubahan ini. Mahasiswa akan memperoleh pilihan jurusan studi yang lebih mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan pengembangan kapasitasnya," ujar Ade Erlangga.

DIlanjutkan, mahasiswa juga dapat materi dan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan administrasi dosen akan berkurang.

Kemudahan untuk mendirikan Prodi baru

Tidak hanya itu, Kemendikbud juga menetapkan kebijakan lainnya yang bersifat memberikan kemudahan bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta untuk mendirikan Prodi baru.

"Kemudahan diberikan kepada institusi dengan akreditasi A dan B, karena telah membuktikan kualitas dan dan reputasinya dalam mengelola institusi. Namun pembukaan prodi tersebut harus disertai syarat kerjasama dengan mitra prodi, di luar itu pemerintah mempermudah persyaratan pembukaan Prodi," sebutnya Ade.

Untuk membuka prodi baru tersebut, dikatakan, pihak kampus perlu mencari mitra yang dapat berkolaborasi dalam pembuatan kurikulum.

Mitra yang dimaksud harus dapat menyediakan praktik kerja lapangan dan penempatan lapangan kerja setelah lulus. Mitra tersebut dapat berasal dari dunia usaha industri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor nirbala, organisasi multilateral dan mitra lain yang relevan dan bereputasi.

"Prodi yang baru, secara otomatis memperoleh akreditasi C dari Badan Akreditasi Negara-Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanpa harus menunggu persetujuan kementerian. Akreditasipun berlaku dari awal sampai mengajukan perbaikan akreditasi," pungkas Ade.  (013)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018