ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menerima jajaran pimpinan Bawaslu Sumatera Barat dan Bawaslu Tanah Datar di ruangannya, Rabu (18/9/2019). (Foto: Ist)


Politik

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Sumbar Konsultasi ke Pusat

JAKARTA (SumbarFokus) 

Menjelang gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, pimpinan Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) berkonsultasi dengan Bawaslu pusat diwakili anggota Ratna Dewi Pettalolo, Rabu (18/9/2019). 

Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen meminta arahan terkait pertimbangan kebijakan, seperti cara menguatkan kerjasama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan.

Pada kesempatan itu, Bawaslu Sumbar juga mengikutsertakan pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanahdatar. Tujuannya mengonsultasikan teknis pemakaian bekas gedung pengadilan negeri (PN) sebagai kantor Bawaslu Tanahdatar.


Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengungkapkan proses peminjaman gedung PN Tanahdatar itu sudah disetujui hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Karena peminjaman berhubungan dengan lembaga yudikatif, maka Bawaslu Sumbar dan Tanahdatar meminta bantuan komunikasi. 

"Ini sudah sampai MA dan kami harap Bawaslu bisa memfasilitasi izin pemakaian kantor PN itu," sebut Surya.

Terkait penguatan kerjasama Gakkumdu, anggota Bawaslu pusat, Ratna Dewi Pettalolo menjawab semestinya kantor Bawaslu bisa menjadi pusat penegakan hukum terkait pelaksanaan pilkada. Dia juga menyarankan Gakkumdu berkantor di ruangan yang ada di Bawaslu tingkat provinsi atau kabupaten/kota. 

"Kita harap, komunikasi antarpengawas, kepolisian, dan kejaksaan lebih intensif pada Pilkada 2020 ini," ujarnya.

Menanggapi pemakaian bekas gedung PN untuk kantor Bawaslu Tanahdatar, Ratna Dewi mengatakan jika memang kantor Bawaslu jadi pindah, maka diharapkan berharap Bawaslu Tanahdatar lebih semangat dalam mengawasi Pilkada 2020. Apalagi, ujarnya, ruangan PN cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja pengawasan dan penegakan hukum. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Tanahdatar Hamdan menuturkan siap memaksimalkan kinerja pengawasan dan penegakan hukum ke depan. Baginya, fasilitas ruang yang memadai akan memudahkan pembagian ruang kerja sehingga lebih fokus bekerja. "Bahkan, kita akan punya ruang sidang sidang sendiri karena ini PN punya," ujarnya. (rel/*)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      pemilu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *