Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengaku siap menggelar sidang terbuka terkait polemik RSUD M.Zein Pesisir Selatan, Jumat (9/8/2019) di Padang. (Foto: Wahyu)


Lain-lain

Jawab Polemik RSUD M Zein, Nasrul Abit Siap Gelar Sidang Terbuka

PADANG (SumbarFokus)

Mangkraknya pembangunan gedung RSUD M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), menuai berbagai polemik dan menjadi temuan BPKP. Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit terseret dalam polemik itu.

Terkait hal ini, Nasrul Abit menegaskan siap untuk membeberkan semua fakta terkait pembangunan RSUD M Zein tersebut. Apalagi, RSUD yang dibangun di Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dibangun ketika ia masih menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan.

"Saya minta agar DPRD Pesisir Selatan mengundang saya secara resmi, gelar sidang terbuka. Saya terangkan semua tentang pembangunan RSUD M.Zein yang dijadikan polemik itu," katanya baru-baru ini di Padang.


Mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu mengatakan siap menggelar sidang terbuka di DPRD setempat, yang akan dihadiri langsung oleh Hendrajoni selaku Bupati Pesisir Selatan saat ini.

“Kalau bisa semuanya hadir. Kita tidak usah berpolemik di media dan menjalar-jelar kemana-mana. Saya tidak mau menanggapi di media sosial atau perorangan. Kalau bisa secara terbuka, kapan saja saya siap,” ujarnya menekankan.

Menurut pengakuan Wagub Sumbar itu, pembangunan RSUD M Zein bukan kehendaknya semata, melainkan sudah melalui kajian panjang dan mendapat rekomendasi dari berbagai pihak terkait, seperti DPRD, tokoh masyarakat, dan ninik mamak setempat.

“Panjang kajiannya, tidak asal-asalan. Termasuk mengapa dibangun di puncak bukit itu memperhitungkan bencana tsunami,” tegasnya.

Sebelumnya, RSUD M Zien ini menjadi temuan BPKP. Terkait temuan itu, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyalahkan Nasrul Abit saat menggelar acara jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Pesisir Selatan.

“Yang jelas, dari hasil pada BPKP itu menyampaikan bahwa bupatinya (red-Nasrul Abit) dalam membangun rumah sakit itu melakukan kebijakan yang salah dan menjadi temuan dari BPK,” sebut Hendrajoni sebelumnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018