Wagub Sumbar Audy Joindaly memaparkan visi dan misi pemerintahan daerah setempat di bawah kendali Gubernur Mahyeldi dan dirinya, Kamis (4/3/2021), di hadapan Dewan saat rapat finalisasi pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Ini Visi Misi Pemerintahan di Bawah Kendali Mahyeldi-Audy Joinaldy, Warga Sumbar Perlu Tahu!

PADANG (SumbarFokus)

Visi pemerintahan di bawah kendali Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dan wakilnya, Mahyeldi dan Audy Joinaldy, adalah terwujudnya Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan. Visi dan misi itu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau, dan masyarakat madani sendiri memiliki tatanan kehidupan demokratis dan taat hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Audy Joinaldy saat menyampaikan visi misi pemerintah setempat di hadapan DPRD Sumbar dalam rapat finalisasi pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Kamis (4/3/2021).

Kemudian, untuk misi pemerintahanya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing.


Kemudian meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Selanjutnya, meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

"Kita Sumbar adalah provinsi yang berdasarkan agrikultur, bukan manufaktur, daerah di sekitar kita juga bergantung kebutuhan pertaniannya dengan Sumbar," ujar Audy.

Setelah itu, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Kemudian, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi juga menjelaskan bahwa membahas RPJPD bukan soal yang enteng, ada beberapa faktor yang membuat hal ini disepakati kembali perubahan RPJPD ini.

Kita Peduli!

"Waktu kita tinggal lima tahun lagi, tapi setelah konsultasi akhirnya kita revisi, berdasarkan kebencanaan, krisis ekonomi, atau konflik sosial, atau ada kebijakan nasional yang signifikan," ujarnya.

Sumbar tidak mengalami krisis ekonomi, kalau konflik sosial juga tidak ada. Kalau kebencanaan tidak juga mesti diubah.

"Maka perubahan itu didasari oleh kebijakan nasional, maka itu dasar kita merevisi RPJPD ini, Yang penting ini gubernur dan wakil gubernur menjadi pedoman menyusun RPJMD mereka, setelah dilantik," ujarnya.

Menurutnya, setelah 40 hari dilantik gubernur dan wakil gubernur harus menyampaikan rancangan awal RPJMD ke DPRD.

"Alhamdulillah besok kita lakukan rapat paripurna, kita masih ada waktu bagi gubernur dan wakilnya mensinkronisasi visi misinya dengan RPJMD mereka," sebutnya. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar