Logo MPR RI. (Foto: Ist.)


Parlementaria

Ini Sepuluh Kandidat Pimpinan MPR 2019-2024

JAKARTA (SumbarFokus) 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tertua Abdul Wahab Dalimunthe menyampaikan 10 nama kandidat pimpinan MPR dari sembilan fraksi dan satu perwakilan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari hasil Rapat Gabungan Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD.

“Seluruh fraksi sudah menyampaikan nama tadi saat rapat gabungan,” kata Abdul Wahab usai memimpin rapat tersebut di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Adapun 10 nama yang disampaikan Abdul Wahab yaitu Syariefuddin Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Basarah dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS, dan Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar.


Selain itu, Lestari Mukdijat dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra, Arsul Sani dari Fraksi PPP, Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN, dan Fadel Muhamad dari kelompok DPD.

Menurut Abdul Wahab, akan dilakukan lobi-lobi pada pukul 14.00 WIB untuk kemudian dilakukan pemilihan dan pelantikan Ketua dan Pimpinan MPR periode 2019-2024 pada pukul 19.00 WIB hari ini.

Abdul Wahab menambahkan, pada dasarnya seluruh fraksi menginginkan pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun, apabila langkah tersebut tidak menemukan hasil, maka cara pengambilan suara terbanyak atau voting akan ditempuh.

“Artinya musyawarah mufakatnya sore dan pelantikannya malam. Kalau tidak ya voting. Tapi nampaknya semua ingin musyawarah,” pungkas anggota tertua DPR RI tersebut. 

DPD Tentukan Dukungan Ketua MPR dengan Lima Tuntutan

Sementara itu, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diusung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad menyampaikan bahwa DPD akan menentukan dukungan untuk mengusung salah satu dari dua calon terkuat yang akan dipilih sebagai ketua MPR, asal memenuhi lima tuntutan.

“Kami akan bergabung dengan partai mana yang mau mengikuti lima permintaan kami,” kata Fadel ditemui menjelang rapat pleno musyawarah untuk menentukan ketua MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Adapun lima tuntutan tersebut, yakni DPD minta dilibatkan dalam pembahasan dana transfer daerah, DPD minta dilibatkan dalam mengatur dana desa, DPD ingin ikut mengatur mengenai dana insentif untuk pemerintah daerah, serta DPD minta beberapa undang-undang yang berhubungan dengan Pemda diperbaiki. Terakhir, DPD minta adanya penguatan dengan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UUD 1945.

“Untuk poin kelima itu masih panjanglah. Saya bilang empat itu dahulu supaya DPD punya gigi di daerah-daerah,” ujar Fadel.

Menurut senator dari Wilayah Timur I ini, lima tuntutan tersebut telah disampaikan kepada dua calon terkuat ketua MPR, yakni Ahmad Muzani dan Bambang Soesatyo.

“Golkar responnya lebih bagus, karena dia akan mengambil pimpinan komisi anggaran yaitu Komisi XI. PDIP akan mengambil Badan Anggaran, kan lagi negosiasi. Maka kita bilang itu lobi dulu baru kita mau,” ujar Fadel.

Apabila satu dari dua calon terkuat tersebut bersedia tanda tangan hitam di atas putih untuk mewujudkan lima tuntutan tersebut, maka DPD akan memberikan dukungan.

“Kita lihat nanti,” pungkasnya.

Ketua MPR Terpilih Diminta Lanjutkan Wacana Haluan Negara

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah mengatakan PDI Perjuangan ingin ketua MPR terpilih dapat melanjutkan wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara.

"PDI Perjuangan tidak akan memberikan cek kosong kepada calon ketua MPR yang didukung. Ketua MPR terpilih dan pimpinan lain harus kolektif kolegial menjaga semangat MPR periode lalu yang telah merekomendasikan amandemen terbatas," kata Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Basarah mengatakan haluan negara merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia agar pembangunan nasional memiliki perencanaan yang jelas, terukur dan berkesinambungan sehingga pergantian presiden atau kepala daerah berarti adalah pergantian kebijakan dan program.

Menurut Basarah, perlu ada payung hukum dalam perencanaan pembangunan nasional melalui haluan negara siapa pun yang menjabat sebagai presiden, gubernur, wali kota, atau bupati.

"Mereka boleh membuat variasi-variasi pembangunan tetapi peta jalan pembangunan nasional harus tetap terjaga sehingga harus ada kepastian hukum dalam pembangunan nasional," tuturnya.

Oleh karena itu, Basarah mengatakan PDI Perjuangan akan meminta kepada calon ketua MPR yang didukung untuk menjaga semangat MPR untuk melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghadirkan kembali haluan negara.

"Tentu dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat," ujarnya.

Setidaknya ada tiga nama yang mencuat untuk menjadi calon ketua MPR, yaitu Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, dan Fadel Muhammad dari DPD.

Sebanyak 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD periode 2019-2024 telah dilantik pada pelantikan yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Pimpinan DPR dan DPD sudah dipilih dan ditetapkan pada Selasa (1/10). DPR diketuai Puan Maharani dan DPD diketuai La Nyalla Mattalitti. (001)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018