Wagub Sumbar Nasrul Abit saat di Talamau, Pasaman Barat. (Foto: Ist.)


Lain-lain

Ini Penjelasan Wagub tentang Ancaman-ancaman bagi Pelanggar Perda AKB di Sumbar

PASAMAN BARAT (SumbarFokus)

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan, untuk kondisi Tatanan Kehidupan Baru Produktif Aman COVID-19,  Pemerintah menyiapkan sistem kesehatan demi menekan munculnya gelombang baru penyebaran COVID-19 dan munculnya pasien-pasien positif baru.

"Sebelum hal itu terjadi, Kta harus antisipasi dini. Untuk itu Pemprov menyiapkan semaksimal mungkin sistem kesehatan, dan yang terpenting kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan," sebut Nasrul Abit, Kamis (17/9/2020), di sela kegiatan kunjungan ke Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Disebutkan, Sumbar sudah memiliki Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19.


“Kita langsung bergerak cepat melakukan sosialisasi aturan Perda itu kepada masyarakat," sebutnya.

Dijelaskan, sesuai dengan Perda tersebut, aktivitas seluruh masyarakat kembali berjalan seperti sedia kala, begitu juga di ruang-ruang publik di tengah kondisi pandemi COVID-19, namun tetap mengikuti protokol kesehatan.

Untuk itu, perlu disosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan tatanan hidup baru agar semua berjalan dengan aman, yang kondisi ini didorong oleh kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

"Dalam aturan Perda ini akan dimuat sanksi bagi yang tidak menjalankannya," tegas Wagub.

Adanya Perda ini dapat menjadi referensi bahwa dengan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, sehingga masyarakat dapat selamat dari bahaya penyebaran COVID-19.

Disampaikan, perlu adanya peningkatan dari sanksi administratif menjadi sanksi denda dan pidana, dengan harapan adanya efek jera bagi yang melanggarnya. Untuk itu, Perda AKB ini merupakan instrumen mengendalikan COVID-19.

Kita Peduli!

Nasrul Abit menjelaskan, sanksi administratif dan pidana dibagi dua, ada untuk perorangan dan juga ada untuk kelompok. Sanksi administratif perorangan seperti tidak memakai masker, yaitu sanksi membersihkan fasilitas umum, hingga denda Rp100 ribu.

Selain itu, bagi warga yang tidak bersedia untuk dikarantina, akan dijemput paksa oleh petugas dan dikenakan denda Rp500 ribu.

"Sanksi administratif penanggungjawab seperti restoran, penginapan, tempat wisata dan SKPD bagi yang tidak menggunakan masker, akan diberikan teguran lisan, tertulis, denda Rp500 ribu, pembubaran kegiatan, penghentian sementara, dan pencabutan izin. Jadi kalau tidak ingin kena sanksi, masyarakat harus patuhi Perda ini dengan ikuti protokol kesehatan," Wagub menekankan.

Sedangkan untuk sanksi pidana perorangan, ancaman kurungan paling lama 2 hari dan denda Rp250 ribu juga bisa menunggu. Sanksi pidana bisa dilakukan jika sanksi administratif tidak dipenuhi, atau pelanggaran lebih dari satu kali.

"Disiplin protokol kesehatan adalah kunci memutus mata rantai pandemi COVID-19. Saya mengimbau agar semua pihak bisa bekerjasama saling bahu-membahu basmi virus corona di Sumbar," tegasnya.

Dalam kesempatan kunjungan Wagub tersebut, juga diserahkan bantuan berupa APD, masker kesehatan, thermogun,  dan hand sanitizer, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, Wagub juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga. (000/Hms-Sumbar)  

 

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar