Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto. (Foto: Ist.)


Hukum

Ingat ASN yang Sebar Informasi Pribadi Ketua KPU Sumbar di FB? Sekarang Statusnya Sudah Tersangka

PADANG (SumbarFokus)

Polda Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Padang, RS, sebagai tersangka dugaan kasus penyebaran informasi pribadi dan pencemaran nama baik Ketua KPU Sumbar, Amnasmen di akun media sosial facebook.

Kabid Humas Polda Sumbar Satake Bayu mengatakan penyidik terus bekerja mengungkap kasus ini dan saat ini sudah masuk tahap penyidikan. RS, dikatakan, telah ditetapkan sebagai tersangkat pada 12 Agustus 2020, namun tidak ditahan. Yang bersangkutan hanya menjalani wajib lapor hingga saat ini.

Satake menambahkan, penyidik telah meminta keterangan dari tersangka dan keterangan sejumlah ahli untuk melengkapi berkas kasus ini, mulai dari ahli bahasa, ahli IT dan ahli laboratorium forensik siber. Selain itu untuk saksi pihaknya telah memeriksa enam orang saksi.


"Kita terus berupaya merampungkan kasus ini untuk segera dikirimkan kepada kejaksaan," sebut Satake.

Sebelumnya, diketahui, Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengadukan seorang ASN BPBD Kota Padang, RS, ke Polda Sumbar, terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun facebook Rita Sumarni. Amnasmen mendatangi Mapolda Sumbar pada Sabtu (16/5/2020) sekitar pukul 10.00 WIB bersama penasehat hukumnya Armadepa dan dua pengacara lainnya.

Pelaporan selesai sekitar pukul 13.15 WIB, Amnasmen kemudian beserta pengacaranya mendatangi media untuk memberikan keterangan.

Penasehat hukum Amnasmen Armadepa menjelaskan, pengaduan ini fokus terhadap tindakan oknum petugas di pos perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solok di Lubuk Peraku yang membuat postingan di akun facebook bernama Rita Sumarni.

Ia mengatakan oknum petugas itu bernama RS, yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi pribadi yakni KTP tanpa seizin pemilik melalui media sosial.

"Kita sudah kantongi bukti berupa foto postingan tersebut yang berisi foto KTP dan tiga video," ujarnya saat itu.

Kita Peduli!

Menurut dia, tindak pencemaran nama baik sendiri diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang 19 2016 tentang perubahan penggantian Undang-Undang 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Amnasmen sendiri mengatakan, pelaporan ini dilakukan karena dirinya tidak menerima KTP miliknya diposting di akun facebook yang bersangkutan. Menurutnya adanya Nomor Induk Kependudukan dirinya tersebar luas dan risikonya juga besar.

Selain itu tindakan merekam video plat mobil dinas disorot sedemikian rupa baik di depan dan belakang seakan-akan ini mobil hasil tindak kejahatan.

"Saya jadi bertanya apa seperti ini prosedur pekerjaan tim COVID-19 atau ingin mempermalukan atau insiatif pribadi," tegasnya dia waktu itu.

Disebutkan, akibat dari persoalan ini dirinya dihubungi mulai dari KPU Aceh hingga Papua untuk mengonfirmasi postingan tersebut.

"Sebagian besar mereka menanyakan KTP saya yang tersebar luas di internet," lanjut dia.

Ia mengaku setelah meninggalkan KTP di pos tersebut dirinya sudah memaafkan oknum petugas tersebut namun karena ada postingan di facebook tersebut membuat dirinya mengadukan hal ini.

"Saya selalu bolak balik Padang-Solok, tiga kali dalam seminggu dan selama ini aman saja, baru kemarin ada masalah. Kita selama ini patuh selalu menjalani protokol yang ada," sebutnya. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020