Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Didin Hafidhuddin. (Foto: Ist.)


Nasional

Harapkan RUU-PKS Ditolak Dewan, MUI Nilai Indonesia Lebih Butuh UU Pertahanan Keluarga

JAKARTA (SumbarFokus)

Dua partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan berharap seluruh partai politik melakukan penolakan.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Didin Hafidhuddin menyatakan, walaupun baru Partai Keadilan Sejahtera dan PAN yang melakukan penolakan, MUI berharap agar 10 partai di DPR menolak.

Menurut dia, RUU PKS belum dibahas lebih mendalam, sedangkan masa jabatan anggota DPR periode 2014—2019 akan berakhir beberapa minggu lagi.


"PKS ini jelas tidak mungkin diteruskan, DPR yang sekarang ini 1 Oktober selesai, RUU PKS tidak mungkin dioper ke DPR yang akan datang karena bahannya juga memang belum siap," katanya seusai rapat pleno ke-43 Dewan Pertimbangan MUI, di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Didin menekankan, daripada UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Indonesia saat ini lebih membutuhkan Undang-Undang Pertahanan Keluarga. Ini karena karena persoalan sosial, termasuk kekerasan seksual, sebenarnya juga berawal dari permasalahan yang ada di dalam keluarga.

"Saya kira itu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang sekarang menghadapi berbagai macam masalah dengan keluarganya, seperti angka perceraian," tegas dia.

Didin menyatakan sangat setuju jika RUU Pertahanan Keluarga lebih jadi bahasan.

"Daripada membahas masalah yang berkaitan dengan seksual saja seolah-olah itu yang mendominasi kehidupan kita," pungkasnya. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *