Ngobrol Keterbukaan dalam rangka HAKIN Ke-13, di Kantor KI Sumbar, Jumat (30/4/2021). (Foto: Ist.)


Lain-lain

HAKIN ke-13, Ada Ngobrol Keterbukaan di KI Sumbar

PADANG (SumbarFokus)

Keterbukaan adalah keharusan. Demikain kata Presiden Jokowi dalam sebuah acara keterbukaan informasi di Solo, beberapa tahun lalu. Dalam konteks Sumatera Barat (Sumbar), Prof. Irwan Prayitno, yang juga pernah menjabat Gubernur Sumbar dua periode, pernah pula menegaskan Keterbukaan adalah sebuah keniscayaan. Begitu pentingnya Keterbukaan Informasi bagi badan publik, maka Komisi Informasi Pusat mulai memasifkan dengan gagasan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang hingga tahun 2021 ini telah memasuki peringatan ke 13, bila mengacu ke pengesahan UU No. 14 Tahun 2008, meski pemberlakuannya baru dimulai 2010.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi, dalam acara Ngobrol Keterbukaan dalam rangka HAKIN Ke-13, di Kantor KI Sumbar, Jumat (30/4/2021).

"Meski HAKIN masih bersifat de facto, belum de jure, namun kami di internal Komisi Informasi baik di tingkat Pusat maupun Provinsi, selalu memperingati setiap tahunnya. Semoga pemerintah bisa segera menetapkan HAKIN sehingga bisa diperingati secara resmi setiap tahun, dengan terbitnya Perpres HAKIN," harap Adrian.


Selain Adrian, juga tampil sebagai narasumber Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar M Nurnas, Kadis Kominfo Sumbar Jasman Rizal, Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono, dan Pemerhati Keterbukaan Informasi, Isa Kurniawan.

Sementara, M Nurnas, yang juga merupakan inisiator Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumbar, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa KI Sumbar lahir dimulai dari aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil Sumbar.

“Kalau tak ada demo mungkin tidak terbentuk KI Sumbar 4 September 2014," ujar HM Nurnas.

Nurnas mengingatkan, KI tak hanya bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik, tapi juga menjadi mitra bagi PPID Utama. Nurnas berharap KI lebih mempergencar edukasi dan sosialisasi badan publik dan masyarakat.

"Saya berharap kerja penguatan keterbukaan informasi di badan publik ada kolaborasi KI dengan PPID Utama Pemprov Sumbar," ujar HM Nurnas, yang juga menegaskan bahwa keterbukaan itu adalah sebuah tarikan nafas.

Senada, Jasman Rizal mengungkapkan bahwa satu hal yang sangat penting saat ini adalah pembenahan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), selain konsolidasi internal antara Komisi Informasi dengan Diskominfo.

Kita Peduli!

"Ini penting, dalam upaya mempertahakan predikat Sumbar sebagai Provinsi Informatif, atau setidaknya Menuju Provinsi Informatif," jelasnya.

Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari. (000)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020