Irwan Prayitno dalam Rakor Renaksi Pencegahan Korupsi di Padang, Senin (22/4/2019). (Foto: Wahyu)


Pemerintahan

Gubernur Sumbar Usulkan Pikada Didanai Pemerintah Pusat

PADANG (SumbarFokus)

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Hal itu disampaikannya dalam rapat Koordinasi Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi bersama Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Padang, Senin (22/4/2019).

“Melalui Rakor ini, Saya berharap Korsupgah KPK ada hal yang harus di sampaikan ke Pusat, yaitu permasalahan pemilihan kepala daerah,” kata Gubernur.

Menurutnya, selama ini setiap Pilkada dibiayai oleh calon kepala daerah, akan menjadi beban bagi masing-masing calon. “Untuk itu, saya berharap agar pemilihan kepala daerah nantinya bisa dibiayai oleh pemerintah pusat,” kata Gubernur.


Gubernur mencontohkan, untuk saksi saja, beban biaya masing-masing calon cukup besar. Dengan hampir 17 ribu TPS, dikalikan biaya Rp250 ribu, hampir mencapai Rp4 miliar.

"Tentu ini sangat membebani calon kepala daerah, belum biaya kampanye, alat peraga dan sebagainya,” ujarnya.

Disampaikan, seandainya Pilkada dibiayai oleh Pemerintah Pusat, tentu kepala daerah yang terpilih tidak lagi hutang budi pada pengusaha, teman dan kolega. Menurut Gubernur, mencari pemimpin dengan pesta demokrasi itu merupakan kepentingan negara, tidak seharusnya biaya dibayar dengan uang pribadi.

Sementara, kegiatan Renaksi sendiri, disebutkan sebagai upaya koordinasi dalam langkah progres rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2018, sekaligus pemantauan dan evaluasi KPK tahun 2019. Hadir dalam koordinasi itu, Ketua Satgas Korsupgah Korwil I Sumatra KPK RI Juliawan Superani, Tim Deputi Pencegahan KPK RI, Sekretaris daerah se-Sumbar, Inspektur se-Sumbar dan jajaran OPD Pemprov serta, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Sumbar. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021