Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak mau berkomentar banyak terkait sepuluh kepala daerah Sumbar yang deklarasi dukung Jokowi dua periode, Selasa 17/9/2018). (Foto: Wahyu)


Politik

Gubernur Sumbar No Comment Soal Dukungan Terhadap Jokowi, DPRD Menyatakan Wajar

PADANG (SumbarFokus)

Selasa (18/9/2018) malam, sepuluh kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) mendeklarasikan diri mendukung Presiden Joko Widodo kembali mempimpin Indonesia untuk periode kedua. Ini kontras dengan kenyataan bahwa Sumbar merupakan salah satu basis suara Prabowo pada Pemilihan Presiden Tahun 2014. Saat itu, Prabowo menang telak atas Jokowi dengan capaian suara 78,6 persen.

“Presiden Joko Widodo, perhatiannya sangat besar untuk pembangunan di daerah kita, bahkan datang langsung beberapa kali demi masyarakat di Sumbar, padahal tahun 2014 orang Sumbar tidak memilihnya. Makanya sekarang kita dukung,” ungkap Bupati Dharmasraya Sutan Riska di Padang, Selasa malam itu.

Selain Bupati Dharmasraya, ada sembilan kepala daerah lainnya yang juga mendukung Jokowi-Ma’arif Amin seperti Irfendi Arbi (Bupati Limapuluh Kota), Yuswir Arifin (Bupati Sijunjung), Hendrajoni (Bupati Pesisir Selatan), Yusuf Lubis (Bupati Pasaman), Zul Elfian (Walikota Solok), Gusmal (Bupati Solok), Ramlan Nurmatias (Walikota Bukittinggi), Irdinansyah Tarmizi (Bupati Tanah Datar), dan Yudas Sabaggalet (Bupati Kepulauan Mentawai).


Diminta menanggapi kondisi inj, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak mau berkomentar banyak. Tak jauh beda, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit juga nenyatakan no comment saat ditanya awak media.

“Kalau soal itu, saya no comment,”  kata Irwan Prayitno sambil berlalu meninggalkan kantor DPRD Sumbar usai Rapat Paripurna, Rabu (19/9/2018)

Sementara, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim memberikan penilaian bahwa deklarasi kepala daerah yang mendukung Capres dan Cawapres tersebut wajar-wajar saja. Ia mengganggap kepala daerah mendukung siapapun boleh-boleh saja, karena tidak ada aturannya.

“Dalam pilihan politik, kepala daerah mau mendukung siapapun boleh saja, termasuk beda partai, sebab merupakan sikap, dan hak masing-masing. Tapi kalau kampanye, baru ada aturannya,” kata Hendra saat di Aula DPRD. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018