Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat Musyawarah I Wilayah Forum UPK DAPM Sumatera di Padang, Kamis (14/2/2019). (Foto: Wahyu)


Ekonomi

Gubernur Sumbar Harapkan UPK DAPM Berbadan Hukum

PADANG (SumbarFokus)

Keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) telah banyak berperan membantu pembiayaan usaha masyarakat miskin produktif. Apalagi, keberadaan UPK DAPM ini sudah tersebar di seluruh pelosok negeri.

Bahkan, lembaga ini disebut telah banyak menghasilkan produk kreatif berkualitas. Hanya saja, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno berharap UPK DAPM memiliki payung hukum. Tujuannya, agar kegiatan yang dilakukan selain bermanfaat, juga mendapat dukungan dari masyarakat di desa atau nagari ke depannya.

"Kita sangat mengapresiasi UPK DAPM ini, dengan harapan ke depan ada payung hukumnya jelas," kata Irwan saat Musyawarah I Wilayah Forum UPK DAPM Sumatera di Padang, Kamis (14/2/2019).


Dalam pemaparan Irwan, UPK DAPM ini dibentuk olen mantan-mantan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang memiliki komitmen bersama untuk bisa eksis dalam pemberdayaan masyarakat di desa atau nagari. Ia menilai, program yang dilakukan UPK DAPM ini juga membantu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan.

"Kita salut, sebab tanpa adanya anggaran pun mereka di UPK DAPM ini tetap bisa menjalankan program," ujar alumni Psikologi Universitas Indonesia ini.

Menanggapi pernyataan itu, Ketua Panitia Pelaksana, Diana Eka Putri menyebutkan progam di UPK DAPM ini sejak 31 Desember 2014 sudah berakhir. Dengan kondisi itu, ia pun mengharapkan adanya sebuah regulasi dari pihak pemerintah agar kedudukan lembaga ini lebih jelas ke depannya.

Namun ia mengaku, bahwa saat ini sebagian besar anggota UPK DAPM ini sudah memilih payung hukum berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang DAPM. Dikatakan Diana, dalam Perpres tersebut terdapat tiga opsi payung hukum, diantaranya ada bentuknya Koperasi, ada Persatuan Terbatas (PT), dan Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).

"Kalau untuk UPK DAPM di tingkat nasional, kami memiliki asosiasi yang sudah sepakat untuk memilih PBH. Namun, sebagian tergantung sistem masing-masing yang tidak mematok PBH," papar Dian.

Terakhir, Dian menyebutkan bahwa UPK DAPM ini memiliki program unggulan simpan pinjam perempuan dengan pola PNPM. Nanum sebagian bahkan sudan ada yang membuka bidang lainnya. Misalnya, perkreditan barang, penambauan modal berupa uang, serta barang pembangunan untuk perumahan.

"Jadi sudah berbagai macam usaha yang sudah dilakukan UPK DAPM, yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Saat ini, UPK DAPM ini di Sumbar sudah ada di 12 kabupaten, kecuali Mentawai," paparnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018