Gubernur Mahyeldi menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Istana Gubernuran, Kamis (12/5/2022). (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif Sukseskan Sensus Penduduk dan Pertanian 

PADANG (SumbarFokus)

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk  2020 lanjutan yang dilaksanakan 15 Mei 2022 sampai 30 Juni 2022, dilanjutkan pelaksanaan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022 dan pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Istana Gubernuran, Kamis (12/5/2022). 

"Mari kita dukung proses sensus penduduk di Bulan Mei ini. Bagi perangkat daerah, seperti camat, lurah, dan Ketua RT, kami harapkan mendukung penuh dan membantu setiap proses Sensus Penduduk 2020 lanjutan ini. Saya harap penduduk menerima kedatangan petugas dengan baik dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya," kata Gubernur Mahyeldi. 


Selain itu, gubernur juga mendukung pelaksanaan SBH 2022 yang akan dilaksanakan di empat kabupaten dan kota, yaitu di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. SBH ini sudah dilaksanakan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2022 nanti.

"Mari kita sukseskan pelaksanaan SBH tahun 2022 ini untuk pembangunan Sumatera Barat yang lebih baik," ungkapnya. 

Terkait pelaksanaan sensus pertanian yang akan dilaksanakan pada Bulan Mei tahun  2023 mendatang, Gubernur Mahyeldi berpesan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif. Sebab, sensus ini betujuan guna mendata semua jenis usaha pertanian di kabupaten dan kota se-Sumbar. 

Sementara, Kepala Badan Statistik Nasional (BPS) Provinsi Sumatera Barat Herum Fajarwati menyampaikan, ada sekitar 108.900 kepala rumah tangga yang akan disensus. Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat, serta seluruh elemen terkait untuk mensukseskan kegiatan ini. Sehingga, data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan dengan optimal. 

"Siapapun yg menjadi responden, baik itu rumah tangga maupun usaha pertanian yang dikelola pihak swasta bisa memberikan data yang dibutuhkan oleh BPS dengan akurat dan apa adanya," tuturnya.

Dijelaskannya, data merupakan jenis kekayaan baru bangsa yang Iebih berharga dari minyak. Untuk itu, kedaulatan data harus diwujudkan, di mana hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi dan regulasinya harus segera disiapkan.


Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Jasman, Kepala Dinas Dukcapil Besri Rahmad, Kepala Bidang Statistik Oni Fajar Syahdi, dan perwakilan dari dinas pertanian. (000/Sumbar)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021