Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim foto bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Irwan Prayinto dan Nasrul Abit. (Foto : Mimi)


Parlementaria

Gubernur Irwan Prayitno Sampaikan LKPJ dalam Paripurna

 PADANG (SumbarFokus) 

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim, Kamis (4/4/2019).

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano, Wakil Gubernur  Sumbar Nasrul Abit serta 35 anggota DPRD Sumbar, Forkopimda, Kepala BI Perwakilan Sumbar, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Hendra Irwan Rahim mengatakan, secara substansial terdapat perbedaan yang cukup mendasar terhadap penyusunan dan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera  Barat terkait Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.


"Berdasarkan buku LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumbar tahun 2018 yang disampaikan Gubernur kepada DPRD, masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017. Hal ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan capaian-capaian kinerja terhadap program prioritas yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Capaian kinerja tersebut akan menjadi indikator untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelas Hendra saat membuka Rapat Paripurna. 

Hendra Irwan Rahim memaparkan,  substansi yang disampaikan dalam LKPJ tidak hanya normatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, tetapi juga memuat sejauh mana Gubernur menjalankan tiga fungsi pemerintah daerah, yaitu melayani, mendorong dan menggerakkan.

"Fungsi melayani adalah fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel. Sedangkan fungsi mendorong dan menggerakkan adalah fungsi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, pendapatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat," jelas Hendra. 

Tambahnya, meskipun LKPJ tidak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban kepala daerah,  akan tetapi LKPJ dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah. 

Sementara, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memaparkan, laporan pertanggungjawaban Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang merupakan penjabaran Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

"Nota yang kami kemukakan ini merupakan ringkasan dari buku LKPJ Tahun anggaran 2018 yang telah diberikan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir,  dan penyajiannya kami bagi kepada enam materi yaitu gambaran umum provinsi Sumbar, kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, capaian kinerja penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang ditangani pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar," urainya. 

Irwan menambahkan, beberapa kondisi umum provinsi Sumbar yang terdapat pada LKPJ 2018 ini masih merupakan data yang menggambarkan kondisi 2017. Hal tersebut dikarenakan saat penyusunan LKPJ datanya belum di rilis secara resmi.

"Salah satu tolak ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tahun anggaran 2018 Provinsi Sumbar telah berhasil mencapai target opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)  atas penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporang Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  tahun 2017. Secara keseluruhan Pemprov Sumbar telah berhasil mempertahankan opini WTP selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun 2012," jelas Irwan. (013)

 

 

 

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      sumbar