Kepala DPPKBKPS Sumbar Novrial saat mendampingi Wagub Sumbar Nasrul Abit dalam pencanangan GISA Kependudukan Sumbar di Aula Gubernuran, Jumat (28/9/2018). (Foto: Wahyu)



Gawat, 476 Ribu Lebih Warga Sumbar Belum Pernah Cetak KTP

PADANG (SumbarFokus)

Dari 5,5 juta jiwa lebih penduduk Sumatera Barat (Sumbar), 337 ribu jiwa lebih belum terekam Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e), dan 476 ribu jiwa lebih belum pernah mencetak KTP.

Ini dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Novrial pada SumbarFokus saat pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan Tingkat Provinsi Sumbar di Kota Padang, Jumat (28/9/2018).

Ia mengatakan, dari 5,5 juta jiwa lebih penduduk Sumbar itu terdapat 3,8 juta jiwa lebih usia yang wajib memiliki KTP-e.


“Pihak DPPKBKPS Sumbar menargetkan semuanya akan tuntas April 2019 mendatang. Sementara sisa yang belum terekam sebanyak 337 ribu jiwa lebih kita targetkan akan tuntas Desember tahun 2018 ini,” kata Novrial.

Dia menambahkan, untuk penduduk usia 0-18 tahun tercatat 1,8 juta jiwa lebih, namun yang sudah memiliki akte kelahiran 1,5 juta jiwa lebih, dan 256 ribu jiwa lebih belum berakte kelahiran.

“Untuk persoalan yang ini, pihak DPPKBKPS Sumbar juga menargetkan Desember tahun ini akan selesai,” katanya.

Ia mengimbau agar semua pihak terkait yang ada di 19 Kabupaten/Kota bekerja keras dan bisa bekerja sama untuk mencari penduduk Sumbar 337 jiwa lebih yang belum pernah direkam KTP-e, dan 476 jiwa lebih yang belum pernah mencetak KTP.

“Banyak faktor penduduk kita belum merekam KTP-e atau belum pernah mencetak KTP, misalnya perpindahan kependudukan atau sudah meninggal tapi tidak terdata dan lainnya,” jelas Novrial.

Padahal kata dia, dokumen-dokumen penting seperti KTP sangat vital dimiliki oleh seluruh masyarakat. Selain pendataan di DPPKBKPS akan lengkap dengan dokumen ini, adanya juga sangat berguna bagi masyarakat untuk mencari kerja serta pengurusan perizinan lainnya.

Kita Peduli!

Ia mengatakan, apabila semua penduduk Sumbar sudah memiliki KTP, pemerintah lebih mudah mendata serta mengetahui kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga lebih efektif dalam melakukan pembangunan lainnya.

“Jika semua penduduk sudah terdata, pemerintah bisa mengetahui jumlah penduduk yang masih hidup, merantau, atau yang meninggal. Kita juga bisa mendeteksi jumlah penduduk miskin, jumlah janda yang harus dibantu, agar membantu lebih tepat sasaran,” pungkas Novrial. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020