Kepala Perwakilan BPK Sumbar resmi dijabat Yusnadewi, menggantikan Pemut Aryo Wibowo, Kamis (5/9/2019) di Padang. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Gantikan Pemut Aryo Wibowo, Yusbadewi Resmi Jabat Kepala BPK Sumbar

PADANG (SumbarFokus)

Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar berjalan khidmat. Mantan Kepala BPK Yogyakarta Yusnadewi resmi menjabat Kepala BPK Sumatera Barat (Sumbar) menggantikan Pemut Aryo Wibowo, Kamis (5/9/2019) di Padang.

Pergantian Kepala Perwakilan BPK ini dikarenakan Pemut Aryo Wibowo ditugaskan untuk menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan. Sementara, Yusnadewi pernah menjabat jabatan yang sama sejak November 2016, sehingga tentu sudah tidak asing dengan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam acara serah-terima, hadir pula Anggota V BPK RI Isma Yatun, Gubernur Sumbar, unsur pimpinan DPRD Sumbar, beberapa Kepala Daerah Provinsi Sumbar, Forkopimda dan jajaran kepala OPS Pemprov Sumbar dan inspektur dari setiap Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Sumbar.


Dalam sambutan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan bahwa pemerintah harus bisa bekerjasama dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan BPK. Alasannya, karena BPK bertindak selaku pemeriksa keuangan yang ada di daerah. 

Ia juga menyinggung mengenai persoalan penataan aset pemerintah daerah Sumbar, yang selalu ada dalam laporan aset. Bahkan dalam setiap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), persoalan serupa tetap ada. Tak lepas, hal ini terjadi sejak perpindahan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

“Permasalahan aset ini menjadi rumit, ada 12 kabupaten kota yang tidak ingin aset sekolahnya menjadi kewenangan Provinsi. Bupati dan walikota tidak mau menyerahkan asetnya. Jadi untuk itu perlu kerjasama dari BPK, dengan komunikasi dan penjelasan. Alhamdullillah, semuanya bisa diselesaikan oleh BPK," aku Gubernur.

Dijelaskan juga, terkait permasalahan administrasi, Gubernur tidak bisa mengawasi langsung 21 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang ada.

"Tentunya gubernur tidak bisa mengawasi semuannya. Saya hanya bisa awasi eselon II saja. Makanya, setiap tahun itu selalu ada saja persoalan muncul,” jelasnya.

Irwan Prayitno berharap, ke depan masalah itu tidak akan menjadi kendala bagi pemerintah daerah lagi dalam LKPD. Sebab, aset juga memengaruhi laporahan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD, yang bermuara pada opini BPK.

Pada kesempatan itu, dia juga mengucapkan terimakasih pada Pemut Aryo Wibowo atas semua dedikasinya memberikan Sumbar lebih baik. Apalagi, Pemprov Sumbar sudah tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan termasuk beberapa kabupaten dan kota juga telah meraih opini WTP.

Selanjutnya, Gubernur juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Yusnadewi sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata serta turut mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

"Sekaligus dapat terus membina komunikasi yang baik dengan seluruh instansi pemerintah di Sumbar," tutur Gubernur.

Sementara, Anggota V BPK RI Isma Yatun, dalam sambutan tertulis, mengatakan bahwa pergantian Kepala Perwakilan BPK Sumbar merupakan sebuah proses  yang alami bagi setiap organisasi. Selain itu, organisasi juga menjadi penyegaran.

“Nantinya, diharapkan terdapat peningkatan kinerja lembaga. Tentu saja dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar BPK, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme,” ucapnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah Sumbar, Yatun menyampaikan, dalam beberapa tahun ini, telah tampak adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah-pemerintah daerah di Sumbar.

Sebagai penutup acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Sumbar ini, dilakukan juga penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Pemut Aryo Wibowo kepada Yusnadewi. (005)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *