Kegiatan kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang ke perusahaan bersama Wasnaker dan Kejaksaan Tinggi Sumbar. (Foto: Ist.)


Ekonomi

Gandeng Wasnaker dan Kejati, BPJS Ketenagakerjaan akan Tertibkan Perusahaan Tidak Patuh

Padang (SumbarFokus) 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan Jaminan Sosial (Jamsos) bagi para karyawannya. Hal ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan pasal 11 huruf C. Peraturan ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintahan (PP) 86 tahun 2013 pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan ini, BPJS Ketenagakerjaan mengangkat Petugas Pemeriksa.

"Untuk tugas dan tanggung-jawab tercantum pada PP tersebut," sebut petugas Unit Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Gabriel Francius Silaen, Senin (22/4/2019) pada SumbarFokus.

Unit Wasrik sendiri dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam tujuan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dengan program BPJS ketenagakerjaan. 


Gabriel mengatakan, berdasarkan Undang-undang yang mengatur Wasrik BPJS ketenagakerjaan, proses pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terpadu antara Wasrik perusahaan dengan Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) dan jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi Sumbar. Pengawasan dan pemeriksaan tersebut saat ini sedang berjalan.

"Jadi ada tiga instansi negara yang bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang dikategorikan melakukan pelanggaran. Pengawasan dimulai sejak tanggal 10 April hingga 15 Mei mendatang" jelasnya.

Diuraikan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ada beberapa klasifikasi. Klasifikasi pertama, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), yaitu perusahaan yang sudah seharusnya mendaftar di BPJS tapi belum mendaftar. Klasifikas ke-dua, perusahaan tunggakan iuran yaitu perusahaan yang sudah terdaftar tapi tidak membayar iuran tepat waktu dan perusahaan daftar sebagian (PDS).

"PDS juga ada tiga kategori yaitu PDS upah yaitu upah yang dilaporkan ke BPJS bukanlah upah yang sebenarnya, selanjutnya PDSTK yaitu perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawannya, dan PDS Program yaitu perusahaan yang sudah wajib empat program tetapi hanya mendaftarkan tiga program," urai Gabriel. 

Tambah Gabriel, respon yang diterima dari masyarakat perihal ini beragam. Ada yang patuh yang belum mendaftar langsung mendaftar, ada yang menunggak langsung membayar tunggakan, namun masih ada yang tidak patuh dengan berbagai alasan. 

"Bagi perusahaan yang masih melanggar akan diberikan surat teguran yang dilimpahkan kepada pengawas," pungkasnya. (013)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018