Penandatanganan Perda tentang Retribusi Jasa Umum oleh Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim beserta jajaran, Kamis (4/7/2019). (Foto: Mimi)


Parlementaria

DPRD Sumbar Setujui Perda tentang Retribusi Jasa Umum

Padang (SumbarFokus)
Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui perubahan ke-tiga atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini dibahas pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Kamis (4/7/2019).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menyampaikan mengenai tindak lanjut dari penyelenggaraan urusan bidang kesehatan hewan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta tentang adanya penambahan objek pelayanan pada UPTD Balai kesehatan Olahraga masyarakat (BKOM) dan UPTD Balai laboratorium Kesehatan Sumbar, yang dapat menambah jenis retribusi.

“Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan, sehubungan dengan hal tersebut, dalam rapat paripurna Dewan tanggal 20 Maret 2019 lalu, saudara Gubernur telah menyampaikannya dan untuk dapat dibahas dan disepakati bersma menjadi peraturan Daerah,” kata Hendra.

Hendra menambahkankan, sesuai dengan tahapan penjelasan, Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan tahap pembicaraan tingkat l terhadap Ranperda tentang perubahan ketiga atas perda Nomor l tahun 2011 tersebut.


“Sementara itu, tingkat ke-dua dibahas pada Rapat Paripurna hari ini. Dan pada tahap l juga telah disampaikan kepada fraksi-fraksi untuk dapat ditanggapi sebagai pendapat akhir fraksi-farksi,” tambahnya.

Hendra menjelaskan, secara umum fraksi-fraksi dapat menerima hasil pembahasan terhadap ranperda tentang perubahan ketiga atas perda Nomor l tahun 2011.

“Untuk itu, sudah dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dengan catatan, orientasi penambahan objek retribusi tidak semata-mata sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, akan tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Ke-dua, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat potensi penerimaan dari penambahan objek retribusi jasa umum serta biaya untuk pengelolaan layanan tersebut,” jelas hendra. (013)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      sumbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *