Sekda Agam Martias Wanto menyampaikan nota jawaban bupati dalam sidang paripurna tentang Ranperda Hari Jadi Kabupaten Agam, Jumat (10/1/2020). (Foto: Ist.)


Parlementaria

DPRD Agam Gelar Paripurna Jawaban Bupati Terhadap Ranperda Hari Jadi Kabupaten Agam

LUBUK BASUNG (SumbarFokus)

DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD mengenai Ranperda tentang Hari Jadi Kabupaten Agam, di Aula Utama DPRD Agam, di Lubuk Basung, Jumat (10/1). 

Nota jawaban disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam Martias Wanto.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Irfan Amran.  Turut hadir unsur forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD Agam dan undangan lainnya.


Pada kesempatan itu Sekda Martias Wanto menanggapi pandangan umum fraksi secara berurutan. Salah satunya fraksi partai Gerindra yang mempertanyakan bahwa ranperda ini belum dilengkapi dengan dokumen naskah akademik.

Martias Wanto menanggapi bahwa dalam penyusunan Ranperda Hari Jadi memakai pendekatan dan berpedoman kepada UU Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Dalam UU itu Agam merupakan salah satu daerah yang dibentuk dari 14 kabupaten.

"Tidak tertutup kemungkinan, berdasarkan kesepakatan kita bersama akan dilakukan pendekatan secara sosiologis, filosofis, dan historis tentang Agam," ujarnya.

Untuk pendekatan kedua ini, kata sekda, Pemkab Agam perlu melakukan pengkajian mendalam di suatu naskah akademik. Penyusunannya bekerjasama dengan tim ahli Pusat Studi Humaniora Unand dan melibatkan segenap stakeholder serta pakar-pakar sejarah yang dianggap ahli tentang Sumbar, khususnya Luhak Agam.

Tanggapan Sekda Agam itu secara langsung menjawab pandangan umum Fraksi PKS. 

Di sisi lainnya, PKS mempertanyakan terkait rujukan penetapan hari jadi sebuah daerah.

Kita Peduli!

Hal ini dijelaskan sekda bahwa dalam penetapan hari jadi suatu daerah ada yang berdasarkan kajian yuridis dan juga historis. 

Apabila memilih kajian historis, perlu kajian yang mendalam dan paripurna serta kesatuan pemahaman dan kesepakatan untuk dijadkan dasar penetapannya.

"Namun kita sependapat dengan saran Fraksi Partai PKS mengenai pelaksanaan seminar terkait kajian historis dalam menentukan Hari Jadi Kabupaten Agam," pungkasnya. (000)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      agamlegislatif