Setelah Padang Panjang, Saeahlunto, dan Agam, diharapkan daerah lain segera menyusul memberikan data yang lengkap kepada Provinsi agar dana bantuan JPS bisa segera diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di daerah masing-masing. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Ditambah Agam, Total Tiga Daerah di Sumbar Sudah Bisa Cairkan Dana JPS

PADANG (SumbarFokus)

Setelah memastikan bahwa Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar) telah bisa mulai mencairkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) terkait dampak COVID-19 di masyarakat, kini Kabupaten Agam dipastikan menambah daftar daerah yang berhak menerima dana JPS dari Provinsi untuk disalurkan ke masyarakat terdampak COVID-19 di daerahnya. 

Dengan demikian, artinya, sebanyak 12.227 keluarga terdampak COVID-19 di tiga kabupaten dan kota di Sumbar tersebut segera mendapatkan bantuan masing-masing Rp1,2 juta yang didistribusikan melalui PT Pos Indonesia.

"Tiga daerah itu sudah menyerahkan data keluarga terdampak COVID-19 yang tidak ter-cover bantuan Pusat. Kita langsung bantu karena uang APBD Provinsi sejak awal sudah disediakan," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Kamis (30/4/2020).


Dijelaskan, anggaran yang disediakan untuk keluarga  terdampak COVID-19 tersebut adalah Rp600 ribu per Kepala k
Keluarga (KK) per bulan dan disalurkan langsung untuk dua bulan, April dan Mei.

Dari tiga daerah yang sudah dipastikan tersebut, keluarga terdampak COVID-19 dari Agam adalah yang terbanyak dibantu Pemprov Sumbar, yaitu 10.857 KK, disusul Sawahlunto 665 KK, dan Padang Panjang 705 KK.

"Kita berharap daerah lain juga bisa segera melengkapi data yang dibutuhkan sehingga bantuan dari Provinsi segera bisa disalurkan," sebut Gubernur.

Penyaluran bantuan itu, dijelaskan, langsung diberikan ke tangan penerima melalui jasa PT Pos Indonesia, tidak melalui Pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Kita sudah tekan MoU (nota kesepahaman) dengan PT Pos. Setelah ada data, bantuan langsung dikirimkan melalui pos ke rumah masing-masing penerima," katanya.

Irwan menyebutkan persoalan data memang agak berat untuk dikerjakan karena harus teliti by name by adress (nama dan alamat harus sesuai) supaya tidak ada data yang dempet dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pisat.

Kita Peduli!

Oleh karena itu, katanya, ada sedikit keterlambatan dalam penyaluran bantuan meskipun anggaran sudah disediakan dari pemfokusan ulang APBD Provinsi Sumbar 2020.

Ditambahkan oleh Kabiro Humas Pemprov SumbarJasman Rizal, dasar pencairan dana JPS dari Provisi ke Daerah tersebut adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) di Sumbar, yang telah ditandatangani Kamis (30/4/2020) ini.

Ketentuan siapa masyarakat yang berhak menerima bantuan JPS dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimaksud, diatur pada BAB II pasal 2 pada Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2020 tersebut.

"Kita sangat berharap, kiranya Kabupaten dan Kota lainnya juga sesegera mungkin menyusul menyerahkan datanya sesuai aturan dan dapat segera mencairkan dananya utk masyarakat terdampak di daerahnya masing- masing," sebut Jasman. (002/003)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020