Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo. (Foto: Ist.)


Lain-lain

Disepakati, Anggaran Pengawasan Pilkada 2020 Dharmasraya Rp8,9 Miliar

PULAU PUNJUNG (SumbarFokus)

Anggaran yang disepakati untuk pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), adalah sebesar Rp8,9 miliar. Ini dikemukakan oleh Sekretaris Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), Redha Akmal, baru-baru ini.

Disebutkan, kesepakatan anggaran tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan Bawaslu Dharmasraya. Usulan awal yang diajukan tadinya adalah Rp12 miliar.

“Secara umum, anggaran akan digunakan untuk pembiayaan honor petugas pengawasan pilkada mulai dari tingkat kecamatan, nagari atau desa hingga di tempat pemungutan suara,” terang Redha.


Selain itu, dikatakan, anggaran juga akan dialirkan untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (Bimtek), pengawasan, dan penanganan pelanggalaran pilkada.

Bawaslu Dharmasraya sampai saat ini, disebutkan, masih menunggu petunjuk teknis dari Bawaslu RI apakah petugas pengawasan yang bersifat adhock atau sementara itu sama seperti pada Pemilu 2019 atau tidak.

"Jika tidak sama, maka Bawaslu Dharmasraya akan melakukan perekrutan ulang secara berjenjang," kata Redha lagi.

Pemkab Dharmasraya sendiri menegaskan siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Dharmasraya Budi Waluyo, mewakili Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

"Pak bupati juga berharap seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan kondusif," ujarnya.

Diketahui, agenda terdekat yang akan dilaksanakan Bawaslu setelah NPHD yakni, sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai salah satu tahapan Pilkada serentak 2020. (002)

 


 

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      dharmas-raya