Mantan Walikota Padang dua periode, Fauzi Bahar. (Foto: Ist.)


Pendidikan

Dinilai Janggal, Mantan Wako Padang Sebut Ancaman dalam SKB 3 Menteri Bisa Buat Guru Apatis

PADANG (SumbarFokus)

Mantan Walikota Padang dua periode, 2004-2013, Fauzi Bahar, yang hingga saat ini tetap memberikan perhatian pada tumbuh kembang Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengemukakan, Selasa (9/2/2021), bahwa dirinya merasa janggal atas adanya muatan ancaman dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang diterbikan beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu (3/2/2021), oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Diketahui, SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

“Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam serta atribut dengan kekhususan agama,” sebut Mendikbud Nadiem Makarim saat kesepakatan bersama itu diterbitkan.


Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah juga wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama itu ditetapkan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan itu, ada sanksi yang akan diberikan, yakni Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

Terkait ini, Fauzi Bahar menekankan bahwa SKB seyogyanya tidak muat ancaman.

“Ini janggal sekali. Dalam SKB tidak boleh ada ancaman. .. Belum lagi begitu cepatnya SKB itu dikeluarkan sejak muncul kejadian di SMKN 2 Padang. Tentu sebelum SKB ini dikeluarkan, ada pihak-pihak yang terlebih dahulu jalan ke sana ke mari,” kritis Fauzi.

Selain itu, Fauzi juga prihatin, dengan adanya nada ancaman dalam SKB 3 Menteri tersebut, maka para guru dan lembaga pendidikan bisa menjadi apatis

“Kalau berisiko pada sekolah, guru, maka Saya cemas apatis guru ini nanti. Jika guru sudah apatis, bagaimana? Sementara sekolah adalah tumpuan paling tinggi pihak orgtua untuk menitipkan anaknya. SKB ini harus dicabut,” tegas Fauzi Bahar.

Kita Peduli!

Fauzi mengenang, ketika dirinya dulu bersama berbagai pihak, memperjuangkan bagaimana para pelajar bisa berpakaian menutup aurat dengan baik, banyak kendala dijumpai. Namun karena keyakinannya yang kuat, dengan latar belakang ia lulusan perguruan tinggi keguruan, IKIP, Fauzi yakin ini penting bagi para pelajar di daerah yang ia pimpin, dan cara mendidik memang harus dengan upaya mewajibkan untuk membiasakan terlebih dahulu.

“Awalnya dulu, saat itu ada Dewan Pendidikan, di bawang lingkung Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil tinjauan Dewan Pendidikan, dijumpai hanya SD yang mempelajari salat. Untuk belajar salat itu, siswa kadang kesulitan untuk bawa mukena dan sarung dari rumah. Dipikirkanlah untuk bagaimana siswa bisa berpakaian yang bisa dibawa salat,” terangnya.

Berlanjut, dengan berbagai perjuangan, akhirnya pihaknya kala itu bisa mewujudkan pelajar SD berpakaian menutup aurat, perempuan berkerudung dan laki-laki bercelana panjang.

“Awalnya itu. Tapi berkembang ke hal yang lebih baik. Kalau ini tidak bagus, tidak mungkin menjalar ke daerah lain (di luar Padang),” kata Fauzi.

Dijelaskan, sehubungan dengan ketetapan para pelajar untuk berpakaian menutup aurat seperti itu, pada dasarnya untuk non muslim bersifat menyesuaikan.

“Sesuai dengan yang dimuat oleh Perda Nomor 5 Tahun 2011 itu. Untuk non muslim memang menyesuaikan. Dia dibolehkan ini sebenarnya adalah fasilitas, bukan sebuah keharusan. Atau sekarang, biar jelas, dipertegas saja, muslim wajib berjilbab, non muslim tidak boleh sekalian. Jaleh ma nan atah ma nan bareh,” tegasnya.  

Menurut Fauzi, hendaknya dipahami, sebelum SKB 3 Menteri itu terbit, bahwa apa yang diberlakukan di sekolah-sekolah di Sumbar, terkait berpakaian seragam yang menutup aurat bagi muslim dan bagi non muslim menyesuaikan, itu merupakan upaya mendidik yang dilakukan para guru terhadap siswa.

“Tak cukup imbauan dalam mendidik. Apa yg akan mem-protect anak gadis bujang kita dari hal hal buruk, narkoba, LGBT, gaul bebas, selain akhlak? Ketika anak saya tak perawan lagi, apakah mentri bertanggungjwab? Ketika anak saya salahgunakan narkoba, apa Menteri tanggungjawab? Seperti itu cara kita di Sumbar untuk menjaga anak gadis dan bujang,” tegasnya lagi.

Ditambahkan, semakin aneh jika SKB 3 Menteri bisa melangkahi Perda, karena Perda dilahirkan oleh legislatif, tidak bisa dicabut oleh eksekutif yang dalam ini para Menteri.  

“Saya bicara lantang ini demi kecintaan saya ke negeri saya. Kita semua perlu menjaga generasi muda, karena anak adalah harapan besar kita. Hanya akhlak yang bisa jadi benteng mereka!” pungkas Fauzi menekankan. (003)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020