Ilustrasi. (Foto: Ist.)


Hukum

Diduga Selewengkan Dana COVID-19, Gugus Tugas Tanah Datar Dilaporkan ke Kejaksaan

dianggarkan selama 30 hari.

Begitu juga dengan anggaran BBM yang berada di Pol PP dan Damkar, yang seharusnya sudah dibayarkan namun belum diterima atau dibayarkan.

Kedelapan, adanya dugaan kegiatan fiktif tentang belanja suplemen untuk petugas BPBD sebanyak 40 orang x 30 hari sebesar Rp6.000.000.

Kesembilan, adanya dugaan mark up dana uang lelah personel di Dinas Perhubungan sebanyak 72 orang x 30 hari sebesar Rp100.000 per orang. Sementara dalam pelaksanaannya jumlah personel di posko batas kurang dari 72 orang yang diusulkan dalam RAB dengan realisasi dana sebesar Rp170.000.000.


Dalam pantauan di tujuh posko batas yang ditentukan hanya ditemukan dua orang. Selain itu personel yang bekerja di posko batas bukan dua shif untuk empat orang, namun dua orang untuk dua shift dan uang lelah yang mereka terima hanya Rp100 ribu sehari yang seharusnya Rp200 ribu per hari.

Selain itu daftar hadir yang dilajukan di posko oleh personel dishub diduga ada rekayasa untuk pembuatan SPJ. Dan dalam pendistribusian uang lelah personel tersebut juga tidak dibayarkan secara utuh 30 hari, namun hanya dibayarkan selama 16 hari dari 30 Maret hingga 15 April 2020, sementara OPD Perhubungan beralasan sisa dari uang lelah posko batas akan dibayarkan pada dana BTT Tahap II.

Sepuluh, bantuan untuk sub gugus tugas kecamatan yang dianggarkan dan disahkan dalam BTT sebanyak Rp210 juta atau Rp14-15 juta per kecamatan, dan ada kecamatan yang tidak menerima penuh yaitu hanya dibayarkan Rp7,5 juta dengan alasan dana tahap II belum cair.

Sebelas, adanya dugaan rekayasa daftar hadir untuk personil yang bertugas dalam pencairan uang lelah.

Duabelas, adanya dugaan alokasi dana kegiatan yang tidak jelas dari BTT kepada pejabat terkait, dan adanya dugaan percobaan pemberian uang dari PA kepada pejabat terkait.

Tigabelas, pejabat Pembuat Komitmen, Penguna Anggaran, dan Bendahara dana BTT Tahap I penangulangan COVID-19 ini diduga kuat melalukan kerjasama dalam mengangarkan kegiatan yang dilakukan selama BTT Tahap I.

Kita Peduli!

"Sementara OPD lain dalam penjelasannya kepada kami hanya menerima pembayaran dari pihak BPBD sesuai dengan hasil kegiatan. Dan hanya sebagai penerima barang untuk pengadaan," ujar Aldoris.

Untuk diketahui, kegiatan instansi yang dibiayai dari BTT Tahap satu ini yakni, Dinas Kesehatan dengan realisasi dana sebesar Rp418 juta dari Rp2,1 miliar yang dianggarkan, RSUD Ali Hanafiah Batusangkar dengan realisasi dana sebesar Rp830 juta dari Rp 1,3 miliar.

Dinas Kominfo terealisasi dana sebesar Rp235 juta dari Rp241 juta yang dianggarkan, Dinas BPBD sebagai penguna anggaran terealisasi sebesar Rp155 juta lebih dari Rp321 juta yang dianggarkan.

Sementara itu, Dinas Perhubungan terealisasi Rp262,4 juta, Dinas Sosial Rp146 juta, Pol PP Damkar terealisasi sebesar Rp 63 juta, Polres Tanah Datar dan Kodim 0307/TD masing-masing Rp96 juta lebih, Polres Padang Panjang Rp36,6 juta dan sub gugus seluruh kecamatan terealisasi sebesar Rp210 juta.

"Dana BTT Tahap satu untuk penanganan COVID-19 dianggarkan sebesar Rp6,4 miliar lebih, namun hanya terealisasi sebesar Rp2,574 miliar. Artinya ada sisa dana yang belum dibelanjakan melebihi angka Rp3,8 miliar," ujarnya.

Ia berharap guna mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai peraturan perundang-undangan ia berharap adanya proses hukum yang tepat dan transparan agar tidak menjadi fitnah di masyarakat.

Laporan terkait kejanggalan penanganan kasus COVID-19 di Tanah Datar ini juga dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Batusangkar Tatang Hermawan. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018