DSD (rompi merah) diduga melakukan korupsi terhadap dana KJKS BMT Pegambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang. (Foto: Ist.)


Hukum

Diduga Korupsi Dana KJKS BMT Pegambiran Ampalu Nan XX, DSD Ditahan Kejaksaan

PADANG (SumbarFokus)

Diduga melakukan korupsi dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pegambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kejaksaan Negeri Padang melakukan penahanan terhadap tersangka DSD (38). Disebutkan oleh Kepala Kejakasaan Negeri Padang Ranu Subroto, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Therry Gutama di Padang, Kamis (4/3/2021), jaksa penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka DSD.

Proses penahanan didahului oleh pemeriksaan kesehatan dan tes rapid antigen COVID-19. Setelah dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 barulah tersangka yang mengenakkan rompi merah tahanan langsung digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Anak Air Padang.

Dijelaskan, penyidik menahan tersangka dengan beberapa pertimbangan yakni khawatir akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti.


Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus Therry Gutama menambahkan, penyelidikan terhadap kasus sudah berjalan sejak 30 September 2020, kemudian dinaikkan ke tingkat penyidikan pada 10 November 2020 hingga ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (4/3).

Tersangka DSD diketahui menjabat sebagai manajer KJKS Pegambiran Ampalu Nan XX dan menerima gaji atas jabatannya dari Pemkot Padang setiap bulan. Tersangka diduga melakukan korupsi dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pegambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang.

Dalam kasus itu negara diperkirakan telah mengalami kerugian keuangan mencapai Rp900 juta. Angka tersebut merupakan keuangan koperasi yang tercatat telah digunakan pada 2013 namun tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Dikatakan, modus yang dilakukan adalah membuat pinjaman fiktif seolah-olah yang meminjam adalah anggota koperasi sehingga uang dikeluarkan.

Selain itu, juga terdapat bantuan modal oleh pihak ketiga kepada koperasi yang juga tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Pada 2010 KJKS menerima penyertaan modal dari APBD Padang sebesar Rp300 juta, karena tujuan digulirkannya koperasi simpan-pinjam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tidak mampu, sehingga mereka bisa mendapatkan modal usaha lewat koperasi tanpa harus meminjam ke rentenir atau sejenisnya.

Kita Peduli!

Therry menjelaskan selain kerugian terhadap keuangan daerah dan jalannya koperasi, penyelahgunaan dana KJKS juga berakibat tidak disetornya Sisa Hasil Usaha ke Kelurahan. Padahal jika menurut ketentuan 10 persen laba per tahun dari koperasi diserahkan ke kelurahan untuk kepentingan pembangunan.

Atas tindakannya tersebut, tersangka dijerat oleh jaksa dengan pidana melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 9, Juncto (Jo) pasal 18 Undang-undnag 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020