PDAM Kota Padang. (Foto: Ist.)


Ekonomi

Di DPRD Padang, Perubahan Nama PDAM Hampir Final Dibahas Pansus Ranperda

PADANG  (SumbarFokus)

Perubahan nama dari PDAM Kota Padang menjadi Perumda, disebutkan Ketua Pansus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Gustin Pramona, nyaris selesai. Para anggota Pansus telah menyetujui bersama mengenai perubahan nama tersebut.

“Hanya ada lagi satu persoalan yang belum didapat penyelesaiannya yaitu pasal 60 mengenai pemberian insentif bagi para pengelola Perumda Air Minum Kota Padang,” terang Mona.

Dijelaskan, sebuah perusahaan jika berubah statusnya tentu struktur, tugas dan hak-hak yang mengaturnya harus dievaluasi juga sesuai acuan dari Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah dan Kementerian Keuangan. Supaya ada kesesuaiannya dan Ranperda ini bisa dijadikan Perda nantinya.


“Jika telah jadi Perda, Perumda boleh membuka unit usaha baru,” imbuh Mona.

Ditambahkan, mengenai insentif bagi pengelola Perumda Air Minum Kota Padang, pihaknya akan konsultasi ke kementerian soal pemberiannya. Apakah sudah masuk sejak berdirinya PDAM atau baru akan dimasukkan pada perubahan nama ini. Ini dilakukan didapat keterangan yang pasti dan bisa menyelesaikan kendala yang ada. Untuk itu, Pansus akan hearing dengan Kemendagri menanyakan hal ini..

Menurut mona, Dewan berharap Ranperda ini segera dijadikan Perda apabila masalahnya sudah tuntas. Tujuannya agar para jajaran yang ada di Perumda Air Minum Kota Padang dapat bekerja sesuai tugasnya.

Perubahan nama ini sendiri, dijelaskan, berhubungan dengan telah dikeluarkannya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang aturan ini merupakan turunan dari UU 23 Tahun 2014.

Secara terpisah, disampaikan oleh Direktur Utama PDAM Kota Padang Hendra Febrizal, ini

menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk di dalamnya PDAM. Berdasarkan aturan ini, bentuk dari BUMD ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

“Perusahaaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah. Dengan adanya aturan ini, maka PDAM lebih pas bermetamorfosis menjadi Perumda. Sebenarnya berganti nama saja dari PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang. Esensi tetap sama,” papar Hendra.

Dengan Perumda ini, terang Hendra, maka pihaknya berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemilik modal dalam hal ini Pemko Padang setiap tahunnya. Itu dilakukan jika pelayanan sudah mencapai 80 persen. Di sisi lain sebagai pemilik modal, Pemko juga berkewajiban menyerahkan pernyataan modal kepada perusahaan. (003)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      dprd-kota-padang