Masyarakat yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan jalan desa. (ist)


Hukum

Dewan Meminta Walinagari Dibimbing Menggunakan Dana Desa

AROSUKA (SumbarFokus)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), meminta pemerintah setempat untuk membimbing walinagari dalam pengunaan dana desa agar lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi PDI Perjuangan Surimariadi di Arosuka, Kamis (27/9/2018).

Ia mengatakan, saat ini masih banyak walinagari yang takut dalam menggunakan dana desa karena keterbatasan wawasan.


“Banyak walinagari yang justru gugup memanfaatkan dana desa untuk pembangunan nagari," kata Surimariadi.

Dengan alasan takut terjerat hukum, kata dia, akhirnya banyak yang justru tak memanfaatkan dana desa itu.

“Padahal dana itu sangat membantu untuk menciptakan nagari yang mandiri,” kata dia.

Surimariadi mengakui bahwa saat ini walinagari dan aparatnya menjadi sorotan banyak pihak. Mereka disorot aparat penegak hukum, wartawan hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) abal-abal.

“Setiap hari walinagari ditakut-takuti oleh banyak pihak sehingga takut menggunakan dana desa," ujarnya.

Tak hanya itu kata dia, dalam nagarinya sendiri walinagari juga mendapat tekanan yang tak kalah berat, dia tak jarang dicurigai aktivis kampung dari Badan Musyawarah Nagari (BMN). Kecurigaan ini lama kelamaan pun berubah menjadi kecemburuaan.

“Agar dana desa bermanfaat bagi pengembangan nagari semestinya pemerintah daerah memberikan pencerahan kepada walinagari, aparat nagari dan seluruh warga nagari. Kemudian harus ditumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa dana desa sangat berpotensi membuat nagari mandiri jika dimanfaatkan secara optimal," kata dia.(002)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018