Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersalaman dengan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang usai penandatangan nota kesepahaman di Padang, Kamis (18/7/2019). (Foto: Wahyu)


Politik

Cegah Kepala Daerah Korupsi, Gubernur Sumbar Usulkan Parpol dan Pilkada Dibiayai Negara

PADANG (SumbaFokus)

Banyaknya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah akhir-akhir ini menyita perhatian Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), terutama terkait kasus kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengusulkan tiga poin penting kepada Pimpinan KPK, untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat, terutama untuk menimalisir kasus korupsi bagi kepala daerah.

“Ada kegelisahan tentang kepala daerah yang banyak ditangkap KPK. Seharusnya dalam hal ini partai politik (parpol) yang mengusung juga bertanggungjawab,” kata Irwan usai penandatangan nota kesapahaman dengan seluruh kepala daerah Sumbar di Padang, Kamis (18/7/2019).


Adapun usulan Irwan pertama yakni agar kebutuhan semua parpol dibiayai sepenuhnya  oleh negara. Tujuannya, agar tidak ada lagi sistem penyetoran calon (mahar) kepala daerah ke parpol saat mencalon.

Ia berpendapat, seharusnya semua akomodasi dan segala urusan parpol dibiayai oleh negara. Dengan tujuan, agar ketika menjabat kepala daerah tidak lagi sibuk memikirkan biaya partai, namun lebih fokus untuk bekerja.

“Selama ini calon yang membiayai ke parpol, sampai ke urusan biaya saksi, bisa mencapai Rp5 miliar. Terus, darimana duitnya, belum lagi biaya kampanye. Akhirnya ini mendorong perilaku korupsi,” ujarnya.

Selama ini kata alumni Psikologi UI itu, setiap pencalonan kepala daerah baik bupati, walikota, atau gubernur harus ada setoran ke parpol. Akibatnya, setelah terpilih banyak pejabat melakukan korupsi untuk mengembalikan modal.

Ia berpendapat, seharusnya semua akomodasi dan segala urusan parpol dibiayai oleh negara. Dengan tujuan, agar ketika menjabat kepala daerah tidak lagi sibuk memikirkan biaya partai, namun lebih fokus untuk bekerja.

“Tadi sudah ditanggapi oleh Kepala KPK, bahkan mereka sudah mengajukan undang-undangnya, dengan melibatkan Pusako Unand juga,” kata Irwan saat ditemui.

Menurutnya, apabila tidak meminta kepada kepala daerah yang menjabat, parpol tidak akan bisa menjalankan organisasi, baik akomodasi, atau operasional parpol, sebab tidak punya uang yang cukup.

“Ujungnya terpaksa kepala daerah jadi korban ditangkap KPK. Persoalan ini, seharusnya parpol pengusung juga harus bertanggungjawab,” sebut Irwan.

Kemudian usulan kedua, Pilkada seharusnya juga seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Apalagi Pilkada merupakan proses mencari pemimpin yang unggul. Kenyataan selama ini, semuanya termasuk biaya saksi juga ditanggung oleh calon.

Irwan menilai, jika Pilkada tidak ditanggung oleh negara dan terus dibebankan ke calon, banyak calon yang baik, bermutu dan profesional tidak bisa mencalon karena terhambat biaya yang akan disetor.

“Keadaan seperti ini nanti mendorong kepala terjadinya korupsi, sedangkan orang yang pantas tidak bisa mencalon karena tidak punya uang,” jelasnya.

Selanjutnya untuk usulan ketiga, hendaknya gaji pemimpin harus dinaikkan. Pasalnya, gaji kepala daerah selama ini tidak mencukupi, sedangkan insentif yang diperoleh juga kecil karena tergantung Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Kalau PAD tidak ada, otomatis insentif kecil, ditambah lagi gaji kecil. Dengan alasan tidak mencukupi, yang diurusi banyak dan yang minta juga banyak, akhirnya kepala daerah terdorong korupsi,” terang Irwan.

Ia berpendapat, jika ketiga usulan itu dipenuhi maka kasus korupsi bagi kepala daerah akan bisa diminimalisir. Namun jika ketiga itu sudah dilakukan negara, tapi masih ada yang korupsi itu artinya kepala daerah tidak tahu diri.

“Jadi mari kita ingatkan, jangan hanya pandai cari perluang untuk merugikan orang lain atau negara. Tahan nafsu korupsi, pandai-pandailah menahan diri,” pesannya.

Menanggapi hal itu, Wakil KPK RI Saut Situmorang menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji dan berupaya menyusun skenario terkait membantu partai politik (parpol) dalam pembiayaan.

Menurutnya, Indonesia harus mampu membangun parpol yang lebih berintegritas dan cerdas untuk menyiapkan sosok pemimpin. Apalagi, parpol merupakan harapan bangsa yang akan menawarkan pemimpin bagi Indonesia.

“Makanya kita masih mengkaji, parpol itu dibiayai oleh negara dapat apa dan berapa, karena di negara lain parpol dibiayai negara. Bahkan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand juga ikut membantuk di Surbaya kemarin,” ujar Saut. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018