Suasana pertemuan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dengan jajaran Pemprov Sumbar untuk membahas masalah PLTA Koto Panjang. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Cari Solusi Soal PLTA Koto Panjang, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Jumpai Pemprov Sumbar

PADANG (SumbarFokus)

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch. Ardian N. bersama rombongan melakukan kunjungan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, didampingi Wakil Gubernur Nasrul Abit di ruang kerja Gubernur. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri Dirjen Keuangan Daerah terkait persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, yang terletak di antara kewenangan Pemprov Sumbar dan Pemprov Riau.

"Gubernur Irwan Prayitno dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri telah membahasan berbagai hal yang baik dalam menyelesaikan persoalan PAP PLTA  Koto Panjang yang saat ini cukup memanas akhir-akhir ini. Dan juga menyampaikan solusi yang baik dalam menuntaskan persoalan ini  dan sebelum diputuskan tentu hal ini juga akan dibicarakan dengan pemprov Riau terlebih dahulu," ungkap Nasrul Abit disela-sela usai pertemuan tersebut, Kamis (6/8/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Sekdaprov Alwis, Asisten Pemerintahan Devi Kurnia, Kepala Bakeuda Zainuddin, dan Kabiro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda.


Wagub Nasrul Abit mengatakan, Pemprov Sumbar tetap mengedapan koridor rasa nasionalisme, prinsip persatuan, dan kesatuan bangsa yang utama dalam memandang permasalahan ini.

"Pak Gubernur Irwan Prayitno dalam pembicaraan tetap mengedapan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang utama. Rasa nasionalisme mesti Kita kedepankan, dan tentu berharap pengambilan keputusan Pemerintah Pusat berprinsip rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, baik bagi Sumatera Barat maupun baik juga bagi Riau," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga ungkapkan, pak dirjen juga menyampaikan niatnya yang tulus untuk menyelesaikan persoalan ini baik secara aturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan rasa persaudaraan dan kepentingan umum.

"Dalam pertemuan dialog yang santai ini, Pak Dirjen berjanji akan mencari solusi yang tepat dan baik dalam memajukan pembangunan kedua daerah, dan mendahulukan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama," sebut Wagub lagi. (000)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar