Ilustrasi. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Bukittinggi Juga Masuk Daerah yang DIharuskan Berlakukan PPKM Mikro, Ini Kata Wako

BUKITTINGGI (SumbarFokus)

Kota Bukittinggi masuk ke dalam daftar daerah yang diperlakukan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Mikro sesuai keputusan Pemerintah Pusat.

"Benar, pagi tadi kami dapatkan pemberitahuan Mendagri nomor 17 tahun 2021, bahwa ada 43 kota dan kabupaten di Indonesia ini di luar pulau Jawa dan Bali yang harus menjalankan PPKM pengetatan sesuai dengan yang telah dilakukan di Pulau Jawa dan Bali," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar di Bukittinggi, Selasa (6/7/2021).

Dikatakan, ini semua adalah keputusan dari Pemerintah Pusat yang memang harus ditindaklanjuti di setiap Kota dan Kabupaten. Untuk itu, pihaknya bersama seluruh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di daerah itu segera melakukan rapat koordinasi terkait keputusan pengetatan PPKM tersebut.

Aturan PPKM Mikro memperlakukan berbagai aturan yang sangat membatasi kegiatan masyarakat mulai hari ini Selasa hingga 20 Juli 2021. Di antaranya, wajib bekerja di rumah atau sebanyak 75 persen dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Kegiatan ibadah keagamaan juga dilakukan pembatasan di rumah ibadah selama aturan PPKM Mikro ditetapkan.

Bukittinggi bersama tiga daerah lainnya di Sumatera Barat termasuk kepada 43 daerah yang diterapkan PPKM Mikro.

Tiga daerah lainnya adalah Kota Padang, Kota Padang Panjangm dan Kota Solok. (000)
 


Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021