Mendrofa, pengacara orangtua murid SMKN 2 Padang yang merasa anaknya "dipaksa" mengenakan jilbab, datang ke sekolah mewakili kliennya, Senin (25/1/2021). (Foto: YEYEN)


Lain-lain

Bertemu di Sekolah, Ini Pernyataan Pengacara Walimurid dan Kepsek SMKN 2 Padang Soal Polemik Tatib

PADANG (SumbarFokus)

Terkait permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, dimana orangtua murid merasa dipaksa untuk ananya yang nonmuslim berjilbab, kuasa hukum, Amizuduhu Mendrofa, akhirnya datang ke sekolah tersebut dan bertemu dengan pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah, Rusmadi. Mendrofa sendiri menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan, dan Komnas HAM RI. Mendrofa mengatakan, melalui surat itu pihaknya meminta agar Pemerintah Pusat melarang lembaga-lembaga pendidikan untuk mewajibkan murid nonmuslim memakai jilbab.

 “Menurut klien saya, memang ada sesuatu yang tidak perlu dilaksanakan oleh mereka (pihak sekolah). Namun kita mencari jalan solusi sekarang. Makanya kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” ungkap Mendrofa, dijumpai oleh SumbarFokus.com saat ia bertemu dengan pihak SMK Negeri 2 Padang di sekolah, Senin (25/1/2021).

Mendrofa menyebutkan bahwa pihaknya menilai apa yang dialami oleh kliennya merupakan satu tindakan pemaksaan, meskipun orangtua telah menandatangani surat pernyataan setuju untuk mematuhi tata-tertib sekolah, di saat awal mendaftar masuk sekolah tersebut.


“Kalau saya melihat itu, kebetulan saya mengajar, saya mantan guru, sebetulnya di situlah awalnya titik suatu pelanggaran itu. Karena apa? Karena yang membuat surat pernyataan itu bukan dia sendiri, tetapi telah disediakan oleh pihak sekolah. Di situlah sangat jelas ada suatu pelanggaran,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa kliennya ada dalam kondisi terpaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

“Maaf aja, Saya mantan guru di kepolisian, tentu tahu saya bagaimana bukti-bukti itu,” imbuh dia.

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang: Tidak ada paksaan!

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah, Rusmadi, menyampaikan bahwa pada prinsipnya, pihaknya semata-mata mencari solusi yang terbaik atas situasi yang telah berkembang. Tidak akan ada tuntutan apapun kepada orangtua murid.

Menurutnya, kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah bahwa keduabelah pihak mencoba memahami permasalahan yang terjadi, menjernihkan permasalahan tersebut, dan yang sudah terlanjut diviralkan (video) akan secepatkan dihapus.

Kita Peduli!

Rusmadi mengaku, pihaknya juga akan membuat tata-tertib sekolah yang baru, yang disesuaikan.

“Pada prinsipnya pakaian itu diwajibkan untuk muslim, dan nonmuslim menyesuaikan. Itu akan dipertegas lagi (dalam tata-tertib yang baru),” ujar Rusmadi.

Ditekankan, dalam kejadian ini bisa jadi ada salah penerimaan. Kewajiban yang dimaksud untuk dipatuhi, dikatakan, adalah kewajiban untuk patuh terhadap tata-tertib sekolah, bukan wajib soal pakaian.

“Tata-tertib yang kurang pas di sekolah akan kita rancang sedemikian rupa, sehingga bisa diterima secara nasional. ...Yang jelas kami SMKN 2 Padang tidak akan memaksa nonmuslim soal ini. Yang muslim wajib, yang nonmuslim menyesuaikan,” ujar Rusmadi. (003)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2020




      sumbar