Konferensi pers mengenai refleksi tiga tahun kepemimpinan Fadly-ASrul di Padang Panjang. (Foto: Ist.)


Pemerintahan

Berbagai Kebijakan dan Inovasi Dilakukan, Tiga Tahun Sudah Fadly-Asrul Mengurus Padang Panjang

PADANG PANJANG (SumbarFokus)

Lewat sepuluh dari hari pelantikan kepemimpinan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran Datuak Paduko Malano dan Wakil Walikota Asrul, digelar konferensi pers di Aula Pondopo Rumah Dinas Wali Kota. Konferensi pers ini mengusung refleksi tiga tahun kepemimpinan pasangan Fadly-Asrul, yang dilantik 9 Oktober 2018 lalu itu. 

Dipaparkan, dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan mereka, berbagai langkah kebijakan dan inovasi telah dan terus dilakukan demi terwujudnya visi Kota Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat menuju Kejayaan Padang Panjang, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023. Dalam kurun waktu tiga tahun itu, banyak capaian kerja dan prestasi yang telah dan akan diraih duet kepemimpinan Fadly-Asrul ini. Beragam prestasi di berbagai angkat, mulai dari provinsi hingga nasional telah didapat Pemko di bawah kepemimpinan walikota muda dan birokrat senior ini.

Wako Fadly, Senin (18/10/2021) itu mengatakan, masih ada program dalam pembangunan sumber daya manusia yang saat ini sedang dikejarnya. Fadly menjelaskan, pihaknya telah berkomitmen dengan pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan sosial bagi para pekerja. Fadly mengatakan angkanya akan dinaikkan dari 1.000 menjadi 2.000 orang untuk tahun depan.


"Insyaallah dengan hal ini, kita juga akan mengejar Universal Labour Coverage (ULC). Jadi, seluruh tenaga kerja aktif non upah akan kita asuransikan, dan program ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenaga kerjaan Provinsi Sumatera Barat pada bulan lalu atas inisiasi kita terkait hal ini," paparnya.

Ditambahkannya, melalui program yang menyentuh langsung masyarakat umum di masa pandemi COVID-19 ini, pengeluaran warga harus bisa dikurangi. Pemerintah berperan dalam hal ini karena fungsi dari pemerintahan adalah bagaimana mengurangi pengeluaran dari masyarakat sehingga perekonomian mereka bisa perlahan-lahan membaik.

"Pada 2020 kemarin, kita juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat. Seperti bantuan sosial dan bantuan kewirausahaan. Pada tahun 2021 ini, kita fokus mengurangi pengeluaran masyarakat, salah satunya melalui program jaminan sosial tadi," tambahnya.

Meski jalan menuju percepatan visi misi penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 di awal 2020, sebutnya, namun Pemko terus melakukan upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang nyaman bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

"Pembangunan infrastruktur menjadi bekal masa depan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan pergerakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," sebutnya.

Kita Peduli!

Dalam kesempatan itu,  Fadly juga menjelaskan tentang keseriusan penanganan COVID-19 di Padang Panjang, yang terbukti dengan capaian vaksinasi yang masih menempati urutan tertinggi di Sumatera Barat (Sumbar). Terhitung 16 Oktober lalu, persentase dosis pertama 65,09 persen dan dosis kedua 39,04 persen.

Menyikapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV yang ditetapkan pemerintah pusat lalu, Wako Fadly menerbitkan Surat Keputusan (SK) WaliKota Nomor 126, 127, dan 128. SK tersebut terkait keringanan kepada pelaku usaha yang secara langsung terdampak. Adapun yang tertuang dalam SK No. 126 Tahun 2021 yaitu tentang Penghapusan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mulai 12 Juli s/d 12 Agustus 2021.

Kemudian, tentang besaran sewa kios Pasar Pusat, pada intinya memberikan pengurangan 75 persen untuk masa 1 Juli s/d 31 Agustus 2021 pada SK No.127/2021. Lalu, di SK No. 128 tentang Penghapusan Restribusi Pelayanan Persampahan pada Pedagang Kaki Lima dan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pelataran Kawasan Pasar Kuliner Malam yang berlaku mulai 12 Juli s/d 12 September 2021.

Pemko juga mengeluarkan kebijakan memberikan stimulus untuk wajib pajak dan retribusi daerah menyusul diberlakukannya PPKM Darurat Covid-19 di Kota Padang Panjang. Stimulus ini untuk memberi keringanan kepada pelaku usaha yang secara langsung terdampak. Melalui kegiatan ini  dapat sedikit mengurangi beban masyarakat sebagai konsumen dan pengusaha di masa pemberlakuan PPKM Level 4 ataupun Darurat. Hingga akhinya terjadi penurunan ke Level 3 seiring perekonomian yang berangsur mulai pulih.

Tak hanya itu, sebelumnya, kesigapan Pemko menangani COVID-19, berbuah Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15,5 miliar dari Pemerintah Pusat. Bantuan difokuskan untuk 100 persen pemulihan ekonomi. Sebuah kebijakan yang tentunya berpihak kepada masyarakat. Hal ini tak lepas dari peran kepemimpinan Fadly dan Asrul.

Pemulihan ekonomi diberikan melalui ikan tersebut diharapkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk tiga bulan, terhitung Oktober, November dan Desember tahun 2020 lalu, sebesar Rp900 ribu dan bantuan permodalan UMKM sebesar Rp2 juta. Kota Padang Panjang.satu-satunya kota yang membuat kebijakan seperti ini. Untuk BST, dengan data penerima 3.079 KK.

Di sisi lain, bantuan permodalan kepada 2.100 UMKM. Kedua dana itu disalurkan lewat kerja sama dengan Bank Nagari. Dikatakan Fadly, BST dan permodalan untuk UMKM, adalah bantuan dari pemerintah pusat berupa DID tambahan yang dialokasikan kepada daerah yang sangat baik dalam penanggulangan COVID-19.

"Kita fokuskan 100 persen untuk pemulihan ekonomi di Kota Padang Panjang," ungkapnya.

Meski penanganan COVID-19 dilakukan sebagai prioritas, kepemimpinan Fadly Asrul pun tidak luput dengan berbagai prestasi yang diraih. Penghargaan terkini yang diraih direntang waktu September ini saja antara lain Jasa Bakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM, Juara I Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Sumbar, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama 2020 dari Kemen PPPA. Selain sektor ekonomi dan kesehatan, sektor pendidikan merupakan prioritas Wako Fadly dan Wawako Asrul di tengah masa pandemi ini. Pemko berupaya mengurangi pengeluaran masyarakat sehingga perekonomian perlahan membaik.

"Beberapa langkah kita upayakan untuk tercapainya layanan pendidikan tetap berjalan maksimal. Di antaranya pemberian beasiswa," sebutnya.

Pemko terus mengupayakan agar Program Beasiswa Padang Panjang Juara tetap berjalan. Program ini diharapkan. mampu melahirkan generasi yang cerdas dan berkompeten serta membanggakan Padang Panjang. Kebijakan lain di bidang pendidikan yaitu Beasiswa Pengkaderan Ulama. Kampung Tahfiz dan Smart Surau, serta Maghrib Mengaji merupakan program kegiatan strategis guna memajukan pendidikan.

"Ini adalah esensi dari Kejayaan Kota Padang Panjang," ujarnya. (000/Par)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021