Aksi mahasiswa di halaman gedung DPRD Sumbar, Senin (20/5/2019), sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat. (Foto: Ist.)


Peristiwa

Bawa Replika Keranda dan Mayat, Ratusan Mahasiswa Datangi DPRD Sumbar

PADANG (SumbarFokus)

Dari Jalan Khatib Sulaiman menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar mengusung replika keranda dan mayat, Senin (20/5/2019) siang.

Selama perjalanan, spanduk-spanduk yang dibawa dikibar-kibarkan, menunjukkan tulisan wujud aspirasi dari suara mahasiswa BEM se-Sumbar.

#Savel Luber Jurdil, Luber Jurdil Telah Mati, Ada Apa dengan Pemilu, dan pernyataan lainnya yang dituang melalui spanduk, mendampingi aksi mahasiswa yang menuntut KPU Sumbar segera menyelesaikan polemik yang muncul setelah pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019.
“Polemik yang muncul ini membuat resah dan memecah masyarakat. Salah satunya, banyaknya Pemungutan Suara Ulang (red-PSU) di Sumbar, mencapai 100 TPS lebih. Hal ini tentu menunjukkan kinerja KPU yang buruk sehingga berbagai persoalan ini bermunculan padahal anggaran pemilu ini sangat besar,” ungkap Koordinator Pusat BEM Sumbar Hendra Kurniawan.


Para mahasiswa menekankan agar KPU bertanggungjawab terhadap kondisi banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia atau jatuh sakit.

"Kita mau ada pertanggungjawaban. Artinya apa, kita tidak mau sistem seperti ini terjadi kembali bahkan dengan adanya pemilu kali ini malah membuat adanya perpecahan di tengah masyarakat kita. kita tidak mau itu terjadi lagi," tegas Hendra.

Menghadapi ratusan mahasiswa yang menyorot kinerja KPU, Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai, yang menemui langsung para mahasiswa di halaman DPRD Sumbar, ditolak oleh mahasiswa. Alasannya, para mahasiswa ingin mendengar langsung tanggapan dari Ketua KPU Sumbar.

Namun, Gebril Daulai tetap memberi penjelasan kepada para mahasiswa. Gebril menjelaskan bahwa ada 16 ribu lebih TPS di Sumbar, 101 di antaranya melakukan PSU. PSU ini, disebut Gebril, merupakan bentuk koreksi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPPS.

“Tentu tidak bisa dikatakan KPU gagal karena PSU merupakan sarana koreksi yang disediakan oleh undang-undang,” sebut Hendra.

Mahasiswa bersikeras ingin menemui Ketua KPU Sumbar Amnasmen, yang saat itu diberitahu sedang tidak berada di Kota Padang. Mahasiwa merasa kecewa. Para mahasiswa kemudian minta dipertemukan dengan petinggi KPU di hari lain.

"Kami di KPU provinsi sudah ada agenda rekapitulasi di tingkat kecamatan, jadi ketua sedang memantau rekapitulasi di daerah, dan kami lakukan secara bergantian, ungkap Hendra. (002)



 

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *