Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama ajudannya. (Foto: Ist.)


Lain-lain

Ajudan Gubernur Sumbar Dikte Wartawan untuk Wawancara, Ini Penegasan Para Ketua Komunitas Jurnalis

PADANG (SumbarFokus)

Banyak kalangan pers yang mengecam kejadian bernuansa pendiktean pada wartawan yang dilakukan oleh ajudan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Menurut mereka, apa yang dilakukan sang ajudan merupakan sikap yang menghalang-halangi wartawan dalam melakukan kerja jurnalistiknya, bahkan bisa dinilai melanggar Undang-undang Pers.

Seperti disampaikan oleh Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar Novrianto “Ucok”. Menurutnya, dengan kalimat sang ajudan yang mengatakan, Kawan-kawan kalau pertanyaan mobil sama surat, saya cut. Bapak tidak mau itu!, artinya wartawan sudah dihalangi dalam pekerjaan pers-nya.

"Ini sudah melanggar Undang-undang Pers. Ajudan sudah menghalang-halangi wartawan melakukan tugas jurnalistiknya. Tidak ada haknya ajudan menghalang-halangi atau intervensi pada wartawan dalam melakukan tugasnya. Ini dia tidak mengerti dengan Undang-undang Pers," tegas Novrianto.


Dia berharap, hal seperti ini tidak terulang kembali, bukan hanya untuk ajudan gubernur, tapi pada semua pihak, kecuali dalam melakukan tugas jurnalistik seorang wartawan tidak memakai etika sesuai UU berlaku.

"Saya harapkan, kedepan tidak ada lagi yang seperti ini, pada semua pihak agar dapat membantu kelancaran tugas jurnalis, kecuali si wartawan melakukan tugasnya tidak mengacu pada aturan jurnalis, perlu untuk diingatkan, termasuk juga berkaitan dengan etika," ujarnya.

Selain Novrianto, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang Aidil Ichlas juga mengecam perilaku ini. Menurutnya, pendiktean yang dilakukan ajudan Gubernur Selasa (31/8/2021) tersebut merupakan preseden buruk kebebasan pers di Sumbar.

Disebut Aidil, kebijakan atau sikap Gubernur Sumbar untuk tidak berkomentar atau pun bungkam merupakan haknya sebagai narasumber. Namun, dikte yang dilakukan bawahannya dengan cara mengatur-atur apa yang akan ditanyakan jurnalis kepada narasumber, adalah pelanggaran serius UU Pers No. 40 Tahun 1999.

“Apa yang akan ditanyakan dan apa tidak tidak ditanyakan jurnalis, merupakan bagian dari otoritas ruang redaksi. Kalau ada pihak di luar redaksi mengatur-atur itu, sama dengan mencampuri independensi ruang redaksi, sehingga berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Pers, serta menggerus demokrasi yang berlaku di negara ini,” Aidil menekankan.  

Dijelaskan, tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

Kita Peduli!

“Sekaitan dengan itu, AJI Padang mengingatkan,tindakan para bawahan Gubernur Sumbar dengan mendikte para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik adalah penghalang-halangan kegiatan jurnalis, dengan berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Pers,” ujar Aidil.

Ditambahkan, tindakan bawahan Gubernur Sumbar tanpa atau sepengetahuan (restu) gubernur yang mendikte para jurnalis,  mempertontonkan penggerusan ekosistem demokrasi di Sumbar.

“AJI Padang juga meminta Gubernur Sumbar untuk menegur bawahannya, dan memastikan upaya penghalangan jurnalis yang sedang bertugas tidak terulang.Jurnalis yang dalam tugas peliputan dilindungi undang-undang,” tukas Aidil.

Kemudian, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar John Nedy Kambang yang juga menyorot isu ini, mengecam keras tindakan sang ajudan. Menurutnya, apa yang dilakukan ajudan Gubernur Sumbar ini merupakan suatu yang tidak pantas dan berpotensi melanggar Undang-Undang Pers, karena menghalangi pekerjaan jurnalis dalam mendapatkan informasi.

"Kita protes keras apa yang dipertontonkan oleh saudara Dedi ini. Kita perlu mengingatkan bahwa wartawan itu bekerja dilindungi Undang-Undang dan wartawan bekerja untuk mendapatkan informasi yang berimbang," tegas John.

Di sisi lain, John mengakui bahwa ajudan bertugas melindungi pimpinannya.

“Namun, tugas itu bukan dengan cara menghalangi wartawan dalam mendapatkan informasi. Justeru kesempatan wawancara dengan jurnalis adalah sarana bagi Gubernur untuk menjelaskan lebih rinci tentang apa yang sedang terjadi,” ujarnya. (003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2021




      sumbar