Ditjen Otda Kemendagri gelar Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak, 1-3 Agustus 2019, di Padang. (Foto: Micke)


Politik

“Pemilu Tak Langsung” Dikenang, Kembali ke Cara Lama Jadi Pertimbangan

PADANG (SumbarFokus)

Dalam acara Evaluasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Otonomi Daerah yang mengangkat tema Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024, 1-3 Agustus 2019, mengapung wacana bahwa sistem pemilihan tidak langsung dalam sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cara yang efektif dalam berdemokrasi.

"Mayoritas penanggap secara eksplisit menyebut untuk kembali ke sistem pemilu tidak langsung. Ini cukup menarik dan menjadi catatan kami," kata Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Jumat (2/8/2019).

Ungkapan ini diperkuat oleh pengamat politik dari Unand, Asrinaldi, yang mengungkapkan bahwa cost untuk mengikuti sebuah ajang Pemilu Langsung cukup mahal dan rentan dengan politik uang demi menarik hati massa calon pemilih.


Selain itu, menurut Asrinaldi, sejauh ini Pilkada tidak berhasil menjadi pembelajaran politik untuk masyarakat lokal.

“Karena kuatnya sistem sentralisasi, dari nasional. Political evocacy masyarakat masih rendah, kesadaran masyarakat daerah belum bisa tunjukkan apa yang bisa dilakukan secara independen. Celakanya, peran masyarakat sipil terbatas. Padahal masyarakat sipil harus menjembatani, antara massa dan elit,” ujar Asrinaldi menyorot beberapa permasalahan dalam sebuah ajang Pemilu, Pilkada.

Dia memandang, sistem pemilihan secara tidak langsung bisa menjadi solusi dan dibenarkan oleh UUD 1945. Namun, disebutkan juga, sistem pemilihan langsung yang saat ini dianut, perlu diperbaiki, untuk bisa pula menjadi solusi bagi kendala-kendala demokrasi yang muncul saat ini.

Potong-memotong di tingkat Pusat jadi biasa. Partai jadi kehilangan idealisme, karena anggotanya berpikir apa yang didapatkan dari parpol,” ungkapnya.

Dipaparkan, sebuah pelaksanaan Pilkada bisa menimbulkan beberapa ekses, seperti munculnya kampanye disertai  fake news, lahirnya polarisasi masyarakat pendukung, muncul biaya yang besar dan tidak tidak sebanding dengan partisipasi publik, tidak diperolehnya haikat demokrasi melalui pemilihan, muncul budaya pragmatis dalam masyarakat, menguatnya politik identitas dan patronase politik, serta seringnya terjadi pelanggaran aturan dalam kampanye termasuk masalah netralitas ASN dan TNI.

“Pilkada baru untungkan segelintir orang, belum pada pembangunan yang diharapkan. Ada anomali dari tujuan itu sendiri!” Asrinaldi menekankan.

Menurut dia, solusi yang bisa diberikan untuk hal ini adalah dengan peran serta pemerintah seperti merevisi undang-undang Pilkada, merevisi undang-undang kepartaian, merevisi undang-undang pemilu serentak, dan merevisi undang-undang pemerintah daerah. Selain itu, ekses di atas juga bisa diatasi dengan memperkuat kedudukan masyarakat untuk mengawasi kepala daerah dan memberi ruang pada masyarakat sipil.

Sementara, pengamat dari Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino menegaskan, tidak akan mudah untuk mengembalikan sistem langsung ke sistem tidak langsung dalam Pemilu, terutama di legislatif.

Leo berpendapat, sistem demokrasi yang ada sekarang ini lebih baik disempurnakan, karena telah berjalan cukup baik, hanya perlu menutup sedikit kekurangan.

Diketahui, Pilkada serentak akan berlangsung tahun depan, tepatnya pada 23 September 2020. Disampaikan oleh Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, bahwa sebanya 270 daerah akan ikut menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 37 pemilihan walikota dan wakil walikota.

Melalui acara tersebut, disampaikan juga bahwa pilkada berkualitas ditandai dengan sikap independensi penyelenggara pilkada di daerah netralitas ASN daerah di wilayah pilkada, partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan. (003)

 

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *